gugah.co – Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di sejumlah daerah. Jakarta, Surabaya, Purwokerto, hingga Yogyakarta menjadi titik penyampaian aspirasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional.
Isu yang dibawa dalam demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh persoalan demokrasi, penegakan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga evaluasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah desakan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Di Jakarta, berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari pemetaan rencana aksi, sekitar 3.175 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di sejumlah titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Jakarta Pusat menjadi kawasan dengan rencana aksi terbanyak, yakni 48 kegiatan dengan perkiraan 2.380 peserta. Sejumlah lokasi yang menjadi titik demonstrasi antara lain Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas, Tugu Tani, dan Bundaran HI.
Mahasiswa Bawa Tuntutan Pulihkan Indonesia
Salah satu kelompok yang menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA).
Melalui aksi bertajuk “Pulihkan Indonesia”, mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.00 WIB.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, mengatakan terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Isu tersebut meliputi krisis lingkungan, korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar masyarakat, serta penegakan hukum.
Menurut Asrul, aksi tersebut berangkat dari kegelisahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
“Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” kata Asrul dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, demonstrasi tersebut tidak memiliki agenda maupun unsur makar. Tuntutan mahasiswa, kata dia, disusun melalui kajian, diskusi, dan proses advokasi.
17 Tuntutan Mahasiswa ITS, dari Lingkungan hingga Demokrasi
Di Surabaya, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga menyiapkan aksi bersama mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan elemen masyarakat sipil.
Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, memperkirakan sekitar 400 mahasiswa ITS akan bergabung dalam demonstrasi tersebut.
Sebelumnya, Keluarga Mahasiswa ITS telah mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk “Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan!” pada 8 November 2026.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyampaikan 17 tuntutan yang dikelompokkan ke dalam empat isu utama, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan HAM, serta evaluasi kebijakan dan keadilan ekonomi.
Pada sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pembatalan konsesi usaha yang terbukti merusak lingkungan dan pencabutan izin proyek yang melanggar AMDAL. Mereka juga menuntut pemenuhan hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo.
Sementara dalam isu demokrasi, mahasiswa menyoroti dugaan tindakan represif aparat, kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta militerisasi ruang sipil.
Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa turut meminta kompensasi bagi korban keracunan MBG serta penerapan kebijakan pajak yang berkeadilan.
Sementara itu, Menteri Sosial dan Politik BEM Unair, Daniel Nikon Martua Situmorang, menyebut sekitar 200 mahasiswa Unair dijadwalkan berkumpul di Kampus B sebelum melakukan long march menuju Air Mancur Alun-Alun Surabaya.
Aksi tersebut direncanakan mulai bergerak pukul 13.00 WIB.
Presiden BEM Unesa, Birbik Arya Fairuzzamani, juga menyatakan sekitar 250 mahasiswa Unesa akan bergabung dalam demonstrasi bersama elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur.
Purwokerto dan Yogyakarta Ikut Gelar Aksi
Gelombang demonstrasi juga direncanakan berlangsung di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
BEM KEMA Telkom University Purwokerto menyerukan aksi dengan sejumlah tuntutan, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penghentian kriminalisasi, pemerataan pendidikan, hingga evaluasi program MBG dan pengusutan kasus keracunan.
Aksi dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Alun-Alun Purwokerto. Massa direncanakan berkumpul terlebih dahulu di PKM Unsoed.
Seruan demonstrasi juga disebarluaskan melalui akun Instagram BEM Banyumas Raya dengan tema “Rakyat Sadar: Diperas, Dirampas, Ditindas!”.
Sementara di Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengajak mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di kawasan Nol Kilometer mulai pukul 14.00 WIB.
Dalam seruan yang diunggah melalui akun Instagram @fmn.yogyakarta, kelompok tersebut mengangkat isu demokrasi dan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu Penyadapan dan Evaluasi Pemerintahan Ikut Disuarakan
Selain persoalan lingkungan dan ekonomi, sejumlah kelompok juga berencana membawa isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Tuntutan yang disiapkan antara lain evaluasi terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), audit perangkat penyadapan Polri, serta pengungkapan pihak yang diduga terlibat.
Persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga masuk dalam agenda tuntutan salah satu kelompok yang berencana menggelar aksi di DPR RI.
Isu lainnya mencakup persoalan pertanahan, dugaan korupsi, pelayanan publik, hak tenaga kerja, pengangkatan PPPK paruh waktu, hingga pengelolaan badan usaha milik negara.
Pemerintah Sebut Terbuka Terhadap Demonstrasi
Di tengah rencana demonstrasi tersebut, pemerintah menyatakan telah mengetahui sejumlah agenda aksi yang berlangsung pada peringatan Hari Pahlawan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi dan komunikasi terkait rencana demonstrasi.
“Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya,” ujar Dudung di kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia juga menyatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi pelaksanaan aksi.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menegaskan pemerintah tidak keberatan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat melalui demonstrasi.
“Mendengarkan, kita (pemerintah) enggak takut dengan demo kok,” kata Syahganda dalam sebuah diskusi ekonomi politik di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan demonstrasi di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan petugas telah diberikan arahan agar pengamanan tetap memperhatikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Ia juga mengingatkan peserta aksi untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat lain yang tetap beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.
“Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam hal penyampaian aspirasi ini harus dijaga, dikawal, dan diamankan dengan baik,” kata Budi.
Rangkaian aksi pada Hari Pahlawan tersebut memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat sipil. Mulai dari krisis lingkungan hingga evaluasi kebijakan pemerintah, seluruhnya menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan di ruang publik.***
Sumber: Tribunnews
Favoritkan
Tinggalkan Balasan