GUGAH – Kasus kebakaran di Kabupaten Majalengka melonjak sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam periode tersebut tercatat 244 kejadian kebakaran, sementara Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka hanya memiliki dua unit mobil pemadam yang siap beroperasi.
Data Damkar menunjukkan tren kenaikan kebakaran sejak memasuki musim kemarau. Pada Januari terjadi tujuh kebakaran, Februari lima kejadian, Maret empat kejadian, April sembilan kejadian, Mei tujuh kejadian, dan Juni 14 kejadian.
Lonjakan mulai terlihat pada Juli dengan 45 kejadian. Angka itu meningkat menjadi 54 kejadian pada Agustus dan kembali melonjak hingga 99 kejadian sepanjang September.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Puja Gustian, mengatakan keterbatasan armada, personel, dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran.
“Dari enam mobil Damkar, yang bisa dipergunakan hanya dua unit. Sementara kasus kebakaran cukup tinggi dan wilayah Kabupaten Majalengka juga luas, dengan jarak antardaerah yang berjauhan,” kata Puja.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat petugas kesulitan ketika terjadi kebakaran di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan. Jangkauan pelayanan, terutama di wilayah selatan Majalengka, juga belum dapat dilakukan secara optimal.
“Untuk sementara, wilayah selatan Majalengka belum bisa teratasi secara optimal oleh Damkar. Sedangkan wilayah bagian bawah masih bisa tertangani, walaupun terkadang tidak tepat waktu,” ujarnya.
Selain armada, Damkar Majalengka juga kekurangan personel. Saat ini hanya sekitar 32 anggota yang mendukung pelayanan pemadaman sehingga pihaknya masih harus dibantu personel Satpol PP melalui penugasan bawah kendali operasi (BKO).
Puja berharap Pemerintah Kabupaten Majalengka memberi perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Damkar agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Selain kebakaran bangunan, kebakaran lahan juga menjadi ancaman serius selama musim kemarau. Data Damkar mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 500 meter persegi di wilayah utara, 1,8 hektare di wilayah selatan, 10,5 hektare di wilayah barat, dan 19,3 hektare di wilayah timur.
Dengan keterbatasan armada yang dimiliki, petugas harus menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kedaruratan, lokasi kejadian, serta kemampuan menjangkau titik kebakaran.
Warga Talaga, Abduh, menilai kondisi tersebut perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kalau dari enam mobil yang tersedia hanya dua yang bisa digunakan, tentu ini perlu menjadi perhatian. Kebakaran tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kami berharap armada yang rusak segera diperbaiki dan kebutuhan kendaraan tambahan bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sarip, warga Rajagaluh. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menambah armada, tetapi juga melengkapi peralatan dan menambah personel Damkar.
“Petugas Damkar berada di garis depan ketika masyarakat menghadapi musibah kebakaran. Mereka perlu didukung kendaraan yang siap pakai, peralatan yang memadai, dan jumlah personel yang cukup. Jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota kesulitan mendapatkan pertolongan,” katanya.
Tingginya angka kebakaran hingga September 2026 dinilai menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengevaluasi kesiapan layanan Damkar, mulai dari perbaikan armada, penambahan personel, hingga pemenuhan peralatan pemadaman.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memeriksa instalasi listrik, menggunakan kompor secara aman, serta menghindari pembakaran sampah maupun pembukaan lahan menggunakan api untuk mencegah terjadinya kebakaran.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan