GUGAH – Kemudahan berusaha di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meski pemerintah terus mendorong reformasi regulasi untuk menarik investasi, pelaku usaha dinilai masih dihadapkan pada persoalan klasik, mulai dari sulitnya mengakses pembiayaan, tingginya beban pajak, hingga praktik korupsi dan ketidakpastian politik.
Temuan tersebut disampaikan Bank Dunia dalam laporan Indonesia Country Private Sector Diagnostic edisi Oktober 2026. Berdasarkan hasil Enterprise Surveys periode 2015–2023, Bank Dunia mengidentifikasi delapan faktor utama yang dinilai menghambat dunia usaha di Indonesia, yakni akses keuangan, tindak kriminal, ketidakstabilan politik, korupsi, praktik usaha sektor informal, tarif pajak, regulasi ketenagakerjaan, serta kualitas tenaga kerja yang belum memadai.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dirasakan pelaku usaha berbeda-beda, bergantung pada skala bisnis yang dijalankan.
Bagi pelaku usaha kecil, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan menjadi tantangan terbesar. Sulitnya memperoleh pembiayaan dinilai lebih menghambat dibandingkan persoalan kriminalitas, ketidakstabilan politik, maupun korupsi. Sementara itu, tarif pajak, regulasi ketenagakerjaan, dan kualitas tenaga kerja belum menjadi persoalan utama bagi kelompok usaha ini.
Kondisi serupa juga dialami usaha menengah. Akses pembiayaan masih menjadi hambatan paling dominan dengan kontribusi sekitar seperempat dari seluruh kendala yang dihadapi. Setelah itu, pelaku usaha menengah juga menyoroti ketidakstabilan politik dan tindak kriminal sebagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan bisnis.
Namun, berbeda dengan usaha kecil, pelaku usaha menengah mulai merasakan dampak yang lebih besar dari persoalan korupsi dan beban tarif pajak terhadap aktivitas usaha mereka.
Sementara itu, bagi perusahaan berskala besar, akses terhadap pembiayaan bukan lagi menjadi persoalan utama. Perusahaan yang umumnya memiliki modal lebih kuat justru menilai tindak kriminal, ketidakstabilan politik, tarif pajak, serta regulasi ketenagakerjaan sebagai tantangan yang paling memengaruhi iklim usaha.
Secara keseluruhan, Bank Dunia menilai Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dan kelembagaan yang membatasi daya saing dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar iklim investasi semakin kompetitif.
Dalam laporan Business Ready (B-READY) 2024, Indonesia memperoleh skor keseluruhan 64 dari 100. Nilai terendah tercatat pada aspek persaingan pasar dengan skor 52, diikuti layanan keuangan dan penyelesaian kepailitan (insolvency) yang masing-masing memperoleh skor 57.
“Kompleksitas dan ketidakpastian regulasi menghadirkan tantangan besar bagi para investor,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Bank Dunia menyebut pemerintah telah melakukan berbagai langkah reformasi untuk memperbaiki iklim investasi, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diterbitkan pada 2020. Namun, berbagai hambatan mendasar dinilai masih membayangi dunia usaha.
Terbatasnya akses pembiayaan, praktik korupsi, ketidakstabilan politik, kriminalitas, hingga persaingan dengan pelaku usaha di sektor informal masih menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan perusahaan dan menurunkan daya saing investasi di Indonesia.
Bagi Bank Dunia, penyelesaian persoalan-persoalan tersebut menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan