gugah.co – Pelantikan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor menjadi awal konsolidasi internal partai setelah perolehan kursinya di DPRD Kota Bogor menurun pada Pemilu sebelumnya.
Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, mengatakan kepengurusan yang baru dilantik akan segera menjalankan agenda konsolidasi organisasi hingga tingkat kelurahan.
“Hari ini sampai sore kami menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di tingkat kecamatan. Setelah itu, sekitar satu bulan ke depan akan dilaksanakan Musyawarah Ranting (Musran) di 68 kelurahan se-Kota Bogor,” kata Zaenul kepada wartawan usai pelantikan, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Zaenul, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi sekaligus mempersiapkan partai menghadapi agenda politik mendatang. Pada Pemilu sebelumnya, PPP Kota Bogor mengalami penurunan perolehan kursi DPRD dari lima menjadi tiga kursi.
Pelantikan tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah partai politik di Kota Bogor. Zaenul menilai kehadiran lintas partai mencerminkan hubungan politik yang kondusif di Kota Bogor.
“Ini menunjukkan bahwa politik di Kota Bogor cair dan hubungan antarpartai tetap baik. Tidak ada permusuhan maupun konflik. Mudah-mudahan suasana ini terus terjaga,” ujarnya.
Terkait posisi politik PPP pasca-Pilkada, Zaenul menegaskan partainya tidak mengambil peran sebagai oposisi terhadap Pemerintah Kota Bogor. Menurut dia, kontestasi politik telah berakhir dan seluruh pihak perlu berfokus pada pembangunan daerah.
Ia menyebut Fraksi PPP di DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“PPP akan mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bogor selama kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor,” katanya.
Zaenul juga menjelaskan bahwa susunan kepengurusan DPC PPP Kota Bogor periode ini menggabungkan sekitar 60 persen pengurus lama dan 40 persen pengurus baru. Menurutnya, komposisi tersebut disusun untuk mengombinasikan pengalaman kader senior dengan regenerasi di tubuh partai.
Selain memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, kepengurusan baru juga melibatkan kader dari kalangan generasi muda.
“Sekarang di PPP tidak hanya wajib memenuhi keterwakilan perempuan, tetapi juga harus ada keterwakilan generasi milenial yang berusia di bawah 35 tahun,” ujar Zaenul.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan