Di atas meja kerja para perumus diskursus partai, wacana tentang “Sosialisme Islam” belakangan direvitalisasi sebagai komoditas retoris yang atraktif. Langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengartikulasikan ideologi pembebasan Ali Syari’ati—khususnya konsep rausyanfikr (kaum cerdik pandai yang tercerahkan) dan dekonstruksi agama institusional—serta gagasan Islam dan Sosialisme milik H.O.S. Tjokroaminoto ke dalam diskursus politik kontemporer, sepintas menampilkan ikhtiar penyegaran ideologis. Namun, di balik ambisi intelektual tersebut, manuver ini menyisakan anomali teoretis yang ironis: mengapa sebuah kekuatan politik yang berakar dari tradisi Nahdlatul Ulama justru memilih mengimpor kerangka epistemik luar, tatkala bangunan doktrinal internalnya telah menyediakan perangkat konseptual yang jauh lebih autentik melalui risalah Mabadi’ Khairu Ummah?
Gejala adopsi diskursif ini mencerminkan fenomena umum dalam panggung politik elektoral yang kerap mengalami amnesia genealogis. Ali Syari’ati membangun teologi pembebasannya sebagai antitesis terhadap “agama legitimasi” (religion of status quo) yang memperalat transendensi demi melanggengkan penindasan oligarki, lalu meramunya dengan dialektika sosiologis untuk membela kaum mustadh’afin. Demikian pula Tjokroaminoto, yang memelopori sintesis Islam dan nasionalisme anti-kolonial di Hindia Belanda awal abad ke-20. Kendati demikian, mencangkokkan kerangka teoretis tersebut—terutama gagasan pembebasan Syari’ati—ke dalam arena politik praktis tanpa basis metodologis yang mengakar di basis massa tradisional berisiko mereduksi pemikiran kritis menjadi sekadar ornamen kosmetik; sebuah strategi signifikasi untuk memikat cerdik pandai perkotaan, sementara realitas struktural di akar rumput terabaikan.
Paradoks ini menjadi kian tajam apabila diletakkan dalam kerangka sejarah intelektual Nahdlatul Ulama. Trajektori politik kaum tradisionalis—mulai dari kemandirian Partai NU pada 1952, tekanan struktural akibat fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, hingga deklarasi “Kembali ke Khittah 1926” pada Muktamar Situbondo 1984—merupakan proses panjang pembentukan otonomi politik dan kultural. Melalui Muktamar Situbondo tersebut, NU secara sadar merumuskan Mabadi’ Khairu Ummah bukan sekadar sebagai seperangkat etika moral individual (moral conduct), melainkan sebagai cetak biru transformasi sosio-ekonomi berbasis Tauhid Sosial yang secara substansial memiliki muatan pembebasan serupa dengan gagasan radikal Shariati.
Dalam aras epistemik tersebut, pilar-pilar Mabadi’ Khairu Ummah —meliputi as-sidqu (integritas epistemik dan kejujuran struktural), al-amanah (akuntabilitas publik), at-ta’awun (solidaritas organik kolektif), dan al-‘adalah (keadilan distributif)—memiliki kapasitas analitis yang mandiri untuk membongkar ketimpangan kelas, tanpa harus bergantung pada legitimasi teoretis eksternal. Lebih jauh, bangunan gagasan ini telah dioperasionalkan secara metodologis melalui Fikih Sosial yang digagas KH. Sahal Mahfudz. Fikih Sosial berhasil menggeser orientasi hukum Islam dari watak tekstual-individual menuju pembacaan struktural-kontekstual, menjadikannya instrumen advokasi bagi agraria, ekologi, dan hak-hak kaum tertindas.
Ketika PKB hari ini lebih memilih bersandar pada romantisme eklektik pemikiran Syari’ati dan Tjokroaminoto ketimbang melembagakan Mabadi’ Khairu Ummah, tindakan tersebut mengindikasikan alienasi kultural antara elite politik dan basis sosiologisnya. Di tengah masifnya perampasan ruang hidup dan eksploitasi struktural yang mendera masyarakat pedesaan, kelas pekerja tidak memerlukan jargon perlawanan yang eksotis atau impor. Yang mendesak dibutuhkan adalah komitmen etis dan keberanian politik (political will) untuk menerjemahkan prinsip al-‘adalah dan at-ta’awun ke dalam kebijakan afirmatif di level legislatif maupun eksekutif.
Oleh karena itu, reorientasi ideologis partai-partai representasi nahdliyin tidak boleh berhenti pada tataran retorika wacana di mimbar-mimbar akademis. Tanpa internalisasi dan artikulasi konkrit Mabadi’ Khairu Ummah sebagai kompas kebijakan publik, segala bentuk perburuan konsep pembebasan luar hanya akan menjelma menjadi simulakra politik, menghadirkan ilusi keberpihakan, sementara kaum tertindas tetap terasing sebagai penonton di atas tanah airnya sendiri.
Oleh: Akhmad Rifai
Favoritkan
Tinggalkan Balasan