gugah.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan fatwa tersebut.
Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan vape berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta membuka peluang penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian bunyi ketetapan fatwa yang dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (10/11/2026).
Produksi dan Perdagangan Vape Juga Haram
Fatwa tersebut tidak berhenti pada larangan penggunaan. MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Selain itu, memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan.
Dengan ketentuan tersebut, cakupan fatwa menyentuh seluruh mata rantai bisnis vape, mulai dari produsen hingga pedagang. Artinya, aktivitas usaha yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan rokok elektrik juga menjadi bagian dari persoalan hukum yang ditetapkan MUI.
MUI Soroti Risiko Kesehatan dan Nikotin
Dalam pertimbangannya, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup penggunanya.
Cairan vape dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.
MUI juga menilai keberadaan vape tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial dan potensi penyalahgunaan zat berbahaya.
MUI Minta Pemerintah dan DPR Buat Undang-Undang
Selain menetapkan hukum penggunaan dan perdagangan vape, MUI merekomendasikan pemerintah bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik beserta sanksinya.
Pemerintah juga diminta mengambil langkah pengendalian peredaran vape untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan dampak negatif lainnya.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa MUI tidak hanya menempatkan persoalan vape sebagai urusan hukum keagamaan, tetapi juga mendorong adanya kebijakan negara untuk mengatur peredarannya.
Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan tidak dengan sendirinya menjadi larangan pidana. Penerapan sanksi hukum tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan