Di negeri yang maha riuh ini, sebuah perkara hukum sering kali sudah selesai diputus jauh sebelum palu hakim sempat diketuk. Cukup bermodal potongan berita acara pemeriksaan, angka kerugian negara yang memanjakan imajinasi, serta riuh rendah kolom komentar, seorang terdakwa sudah resmi menyandang gelar terpidana di mata publik.
Kasus kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah panggung paling mutakhir dari pertunjukan semacam itu.
Sebelum ruang sidang dibuka, vonis sosial sudah telanjur bulat: ada aliran dana ratusan ribu dolar, ada perintah pengumpulan fee, dan ada kerugian negara ratusan miliar rupiah. Narasinya begitu rapi, dramatis, dan sangat memuaskan selera publik yang memang gemar melihat pejabat jatuh terjerembap.
Namun, ruang sidang rupanya punya selera humor yang jauh lebih absurd.
Satu per satu saksi yang semula diharapkan menjadi peluru tajam justru meralat atau mencabut keterangannya. Auditor negara yang diundang untuk melacak jejak uang malah mengaku tidak menemukan aliran dana yang masuk ke kantong Gus Yaqut. Ahli keuangan negara pun ikut menggaruk kepala mempertanyakan letak kerugian negaranya.
Puncak komedinya justru terjadi ketika sejumlah saksi di muka sidang dengan terang-terangan mengaku melalui mulut berejnggotnya mengumpulkan ratusan ribu dolar, walau sulit dipercaya bahwa pemilik biro travel haji berpengalaman tidak mengetahui bahwa kuota haji khusus resmi memiliki tarif jelas dari pemerintah dan tidak memerlukan setoran tunai tambahan ribuan dolar per kepala kepada sesama perusahaan swasta. Ajaibnya, mereka yang menjadi penyuap dan menikmati uang tersebut selama 10 bulan melenggang tenang berstatus sebagai saksi, sementara Gus Yaqut—yang menurut pengakuan para saksi itu sendiri tidak menerima sepeser pun—justru duduk manis di kursi terdakwa. Sebuah logika hukum yang begitu canggih hingga sulit dicerna oleh akal sehat orang awam yg belum terkontaminasi kebencian.
Lucunya lagi, ketika fakta persidangan mulai mengikis narasi awal, publik tertentu justru tampak kecewa berat dengan membuat konten konten berisi potongan potongan persidangan yg tidak kredibel yg isinya Alih-alih mempertanyakan kejanggalan konstruksi perkara tersebut, justru membangun narasi baru bahwa sidang ini hanyalah dagelan.
Di mata pengadilan netizen yang maha benar, hukum dianggap tegak hanya jika sesuai dengan prasangka awal. Jika fakta persidangan berkata lain, maka faktanyalah yang dituduh sedang bermain sandiwara.
Di titik inilah kita melihat wajah lain dari hukum kita: ia kerap tersandera oleh ingatan politik dan sentimen kelompok.
Bukan rahasia lagi bahwa semasa menjabat, Gus Yaqut bukan sosok yang ramah bagi semua telinga. Sikapnya yang keras dan blak-blakan terhadap kelompok tertentu, termasuk kalangan Salafi atau Wahabi, menyisakan jejak ketidaksukaan yang panjang. Maka, ketika kursi kekuasaan tak lagi ia duduki, ruang sidang pun mendadak terasa seperti arena pelunasan dendam yang paling halal.
Sayangnya, kitab undang-undang kita tidak memuat pasal “pernah menyakiti perasaan kelompok tertentu” atau “terlalu vokal saat menjabat”. Keadilan tidak bekerja dengan logika like and dislike.
Jika sebuah proses peradilan dipaksa tunduk pada dendam sejarah dan selera opini publik—sambil menutup mata pada mereka yang nyata-nyata menikmati uangnya—maka yang sebenarnya sedang dijadikan dagelan bukanlah persidangan Gus Yaqut, melainkan akal sehat kita dalam bernegara.
Pada akhirnya, palu hakim tetap harus mengetuk berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jumlah likes atau gema kebencian di masa lalu. Sebab, jika hari ini kita merayakan ketidakadilan hanya karena terdakwanya adalah orang yang tidak kita sukai, besok lusa kita tidak punya hak untuk mengeluh ketika hukum yang sama mengetuk pintu rumah kita dengan alasan dendam yang serupa.
Pembebasan Gus Yaqut bisa menjadi simbol pembuka lembaran baru hukum di Indonesia kedepan yg lebih baik.
Oleh: HM. Zahrul Azhar Hans – Penulis adalah Wakil Rektor Unipdu Jombang
Favoritkan
Tinggalkan Balasan