gugah.co – Saksi ahli bidang hukum keuangan negara dan administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI), Dian Puji Simatupang, menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan sekadar asumsi.
Hal itu disampaikan Dian saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Awalnya, Dian menjawab pertanyaan penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai dugaan adanya pemaksaan unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Kalau tidak ada kerugian negara, ngapain diada-adain,” jawab Dian dengan tegas.
Dalam persidangan, Dian juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran administrasi pemerintahan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Dian mencontohkan persoalan pengaturan tarif pelabuhan oleh menteri perhubungan. Menurut dia, apabila aturan yang lebih tinggi mensyaratkan adanya kajian sebelum penetapan kebijakan, ketentuan tersebut harus dipenuhi. Namun, ada atau tidaknya kewajiban membuat kajian tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi.
“Jadi ada tidaknya itu bukan kemudian lagi-lagi asumsi kita semua, tapi memang lihat aturan dasarnya, membolehkan atau tidak?” ujar Dian.
Penasihat hukum Gus Yaqut kemudian menanyakan kemungkinan adanya pelanggaran asas legalitas apabila aparat penegak hukum atau auditor mewajibkan suatu dokumen kajian tertulis, padahal kewajiban tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kuasa hukum juga menyinggung prinsip lex stricta, lex certa, dan lex praevia terkait batas kewenangan pejabat pemerintahan yang diberikan melalui atribusi undang-undang.
Menanggapi hal tersebut, Dian menjelaskan bahwa keabsahan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan harus diuji berdasarkan parameter yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dian menyebut, terdapat tiga aspek yang harus diperiksa, yakni kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan, prosedur yang ditempuh, serta substansi keputusan tersebut.
“Pertama, kewenangannya tidak ada atau keliru. Kedua, prosedurnya tidak diikuti. Ketiga, substansi alas hukum dan aspeknya sudah atau belum? Sudah ada juga. Memastikan menjadi sah, Yang Mulia. Tidak bisa kemudian dinyatakan batal atau dinyatakan melawan hukum,” kata Dian.
Dian kemudian merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Dian menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan, penilaiannya harus memperhatikan kewenangan, prosedur, dan substansi tindakan pejabat yang bersangkutan. Dian menerangkan bahwa penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan penilaian sepihak.
Dian menuturkan, Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 ymengatur mekanisme pengujian keputusan dan/atau tindakan pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Jadi, pernyataan melanggar semacam tidak sah suatu produk tindakan institusi pemerintahan sehingga melanggar hukum, apalagi berdasarkan hubungan kedinasan, kita tunggu putusan pengadilannya terlebih dahulu baru dinyatakan memang dia telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara administrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintahan,” tutur Dian.
Sebagai informasi, Dian dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim penasihat hukum Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya didakwa melakukan korupsi terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut, terutama terkait karakteristik sumber keuangan haji yang berasal dari dana jemaah. Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak ada uang yang mengalir kepada Gus Yaqut maupun Gus Alex.
Sidang berlangsung di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin hakim ketua Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan