GUGAH — Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Bekasi mendorong adanya kebijakan insentif profesi bagi tenaga kesehatan (nakes) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menghargai kompetensi dan profesionalisme mereka.
Dorongan tersebut disampaikan LKNU Kota Bekasi dalam audiensi bersama Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi. Dalam pertemuan itu, LKNU menyampaikan aspirasi terkait kondisi kesejahteraan kesehatan serta pentingnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan yang menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan.
Sekretaris LKNU Kota Bekasi, Munawwir, mengatakan tenaga kesehatan memiliki persyaratan kompetensi dan tanggung jawab profesi yang besar. Namun peningkatan kompetensi tersebut belum secara otomatis disamai dengan insentif tambahan yang dapat memperkuat kesejahteraan mereka.
“Tenaga kesehatan ini sejak dulu sudah memiliki sistem kompetensi dan persyaratan profesional yang jelas. Ada pendidikan, uji kompetensi, registrasi, standar profesi dan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi.Tetapi setelah kompetensinya meningkat, belum ada insentif profesi yang secara nyata menjadi diberikan penghargaan terhadap kompetensi tersebut,” ujar Munawwir.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi para nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan swasta. Berbeda dengan sejumlah profesi lain yang memiliki skema tunjangan setelah memenuhi persyaratan profesional tertentu, nakes belum memiliki skema insentif kompetensi yang dapat dirasakan secara luas.
Munawwir menegaskan, pembahasan mengenai kesejahteraan nakes tidak dimaksudkan untuk membandingkan satu profesi dengan profesi lainnya. Namun, menurut dia, peningkatan kompetensi dan profesionalisme seharusnya diberikan dengan penghargaan terhadap kesejahteraan tenaga yang menjalankannya.
“Ini bukan soal membandingkan profesi guru dengan nakes. Yang kami dorong adalah bagaimana kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan juga mendapatkan penghargaan yang layak. Jangan sampai tuntutan kompetensinya tinggi, tanggung jawabnya besar, tetapi kesejahteraannya belum menjadi perhatian yang serius,” ujarnya.
Oleh karena itu, LKNU Kota Bekasi mengangkat isu tersebut dalam audiensi dengan Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi. LKNU berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan di tingkat legislatif dan mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan.
Munawwir menilai, bentuk dukungan terhadap nakes dapat dikaji melalui berbagai skema sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk insentif profesi, perlindungan ketenagakerjaan, pengembangan kompetensi maupun bentuk dukungan lainnya.
“Kami berharap hasil audiensi dengan Fraksi PKB ini tidak berhenti sebagai penyampaian aspirasi. Harapannya ada pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan nakes. Karena kompetensi harus dihargai dan nakes harus sejahtera,” tegas Munawwir.
LKNU Kota Bekasi memandang kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab, kualitas sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan program, tetapi juga oleh sumber daya manusia yang berada di lini depan pelayanan.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan