Menggugat Takdir Sarjana Nahdliyin

|

“Memasuki usia ke-27, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ditantang melampaui ritual seremoni dan deretan gelar: menjadi suluh pembebasan atau tumbang oleh zaman.”

HARI lahir ke-27 semestinya bukan sekadar riuh tumpeng dan deretan baliho ucapan selamat. Bagi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), usia menjelang tiga dasawarsa ini merupakan ruang hening untuk menagih janji ontologis kelahirannya pada 19 November 1999: menghimpun kaum terdidik Nahdliyin demi kemaslahatan peradaban.

Alih-alih menggelar seminar seremonial yang mengulang jargon lama, otokritik radikal jauh lebih mendesak dilakukan. Tanpa keberanian bercermin, badan otonom ini rentan menyusut menjadi sekadar paguyuban pemilik gelar akademik yang terasing dari denyut zaman.

Baca Juga:  Jangan Jadikan Reaktivasi SPP sebagai Jalan Pintas, Saatnya Jawa Barat Membangun BOSDA yang Berkeadilan

Tragedi paling sunyi bagi kaum intelektual ialah ketika pengetahuan berhenti sebagai simbol status, bukan jalan pembebasan. Di banyak cabang, kepengurusan ISNU kerap lebih sibuk memajang deretan gelar profesor dan doktor di poster acara ketimbang melahirkan gagasan yang menggugat ketidakadilan. Ketika roda organisasi bergerak layaknya birokrasi yang hanya menunggu petunjuk pengurus pusat, roh ijtihad perlahan padam. Sarjana NU pun tereduksi menjadi pelengkap daftar hadir seremoni, kehilangan daya kritisnya di hadapan realitas sosial.

Kemunduran nalar internal itu kontras dengan laju disrupsi di luar pagar organisasi. Revolusi kecerdasan buatan, ketimpangan ekonomi digital, hingga krisis ekologi bergerak jauh lebih cepat daripada rapat pleno. Padahal, perusakan alam dan alih fungsi lahan menghantam langsung petani serta nelayan—akar rumput tempat Nahdlatul Ulama bertumbuh dan bernapas.

Baca Juga:  Anggaran Bupati vs Bansos: Di Mana Sebenarnya Prioritas Rakyat Purwakarta?

ISNU menghimpun ribuan pakar lintas disiplin ilmu. Namun, suara kolektif mereka nyaris senyap ketika kebijakan publik menyangkut transisi energi atau keadilan ruang hidup diperdebatkan di tingkat nasional. Ketiadaan naskah kebijakan (policy brief) yang bernas membuat posisi tawar sarjana NU tenggelam oleh pragmatisme kekuasaan.

Keterasingan kian nyata ketika jurang membentang antara menara gading kampus dan realitas warga. Kaum terdidik acap kali fasih berwacana dengan bahasa elitis, tetapi gagap menerjemahkan sains menjadi etika keberpihakan bagi pesantren dan masyarakat desa. Pendampingan literasi untuk membentengi warga dari jebakan disinformasi dan nalar instan juga masih berjalan sporadis.

Baca Juga:  Ribuan Nahdliyin Garut Ikuti Ijazah Kitab Karya Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari

Usia 27 tahun menutup ruang bagi dalih “masih mencari bentuk”. ISNU mesti bertransformasi dari sekadar perkumpulan intelektual menjadi pusat pemikiran strategis (think tank) yang disegani karena kedalaman epistemologis dan keteguhan moralnya.

Dalam tradisi pesantren, ilmu sejati selalu berujung pada amal dan tanggung jawab sosial (al-‘ilmu bila ‘amalin kasy-syajari bila tsamarin). Kemaslahatan umat tak cukup dirayakan lewat doa dan retorika panggung. Gelar sarjana di pundak kader Nahdliyin seharusnya menjadi suluh pembebasan, bukan sekadar aksesori di kartu nama.

Oleh : Akhmad Rifai

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran