Muspimnas Jangan Menjadi Ruang Cawe-cawe Politik, PB PMII Harus Menegaskan Independensi Organisasi

|

MENJELANG pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII yang dijadwalkan pada 19 November 2026 di Bandung, muncul sejumlah dinamika dan wacana politik yang patut mendapatkan perhatian serius dari seluruh kader PMII.

Salah satunya adalah polemik usulan menjadikan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia melalui aspirasi yang dikaitkan dengan PMII.

Saya memandang bahwa Muspimnas seharusnya menjadi ruang permusyawaratan untuk merumuskan arah gerakan, memperkuat konsolidasi organisasi, serta mengevaluasi perjalanan ideologis dan struktural PMII. Bukan justru menjadi ruang kompromi kepentingan politik praktis yang berpotensi menggeser orientasi perjuangan organisasi.

Kita patut mempertanyakan kemungkinan bahwa Muspimnas kali ini hanya akan menjadi panggung cawe-cawe politik, apabila forum tersebut lebih disibukkan oleh manuver elite dan kepentingan figur politik daripada pembahasan substantif mengenai masa depan organisasi.

Kecurigaan ini harus dijawab melalui transparansi dan mekanisme organisasi yang demokratis. Jangan sampai keputusan yang membawa nama besar PMII justru lahir dari kepentingan segelintir elite tanpa keterlibatan dan persetujuan kolektif kader.

Baca Juga:  Qurban dengan Dana APBN: Antara Fiqih Klasik, Maslahat Negara, dan Kehati-hatian Syariat dalam Konteks Indonesia

Dalam situasi ini, saya secara khusus meminta Pengurus Besar PMII untuk menunjukkan sikap independensi secara tegas dan institusional. PB PMII tidak boleh membiarkan organisasi berada dalam ruang abu-abu ketika berhadapan dengan kepentingan politik praktis.

Independensi organisasi bukan sekadar narasi normatif yang disampaikan dalam forum kaderisasi ataupun tertuang dalam dokumen konstitusi. Independensi harus tercermin dalam setiap keputusan, sikap, dan tindakan kepemimpinan organisasi.

PB PMII harus mampu membedakan antara hubungan komunikasi politik dengan keterlibatan dalam kepentingan politik praktis. Sebab, membangun komunikasi dengan kekuasaan merupakan bagian dari dinamika kebangsaan, tetapi menyerahkan independensi organisasi kepada kepentingan figur atau kelompok politik merupakan persoalan yang berbeda.

Saya menilai, apabila terdapat usulan politik yang mengatasnamakan PMII, maka PB PMII memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dasar, mekanisme, serta legitimasi organisatorisnya kepada seluruh kader.

Jangan sampai PB PMII justru menjadi pihak yang membuka ruang bagi kooptasi politik terhadap organisasi. Kepemimpinan nasional PMII seharusnya menjadi penjaga marwah, ideologi, dan independensi organisasi, bukan justru membiarkan identitas organisasi dipertaruhkan dalam transaksi kepentingan politik.

Baca Juga:  Pemuda yang Bersumpah, Yang Tua yang Mendapat Berkah

1. Menyampaikan sikap resmi dan terbuka terkait wacana politik yang mengatasnamakan PMII.

2. Menjamin bahwa setiap keputusan politik organisasi harus melalui mekanisme permusyawaratan yang demokratis, transparan, dan konstitusional.

3. Menolak segala bentuk kooptasi, intervensi, maupun politisasi organisasi oleh kepentingan elite dan kelompok politik tertentu.

4. Menegaskan kembali independensi PMII sebagai organisasi kader dan gerakan mahasiswa.

5. Menjadikan Muspimnas sebagai ruang konsolidasi ideologis dan evaluasi gerakan, bukan arena legitimasi kepentingan politik praktis.

Muspimnas Harus Menjadi Ruang Konsolidasi, Bukan Transaksi Politik

PMII bukan organisasi yang lahir untuk menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. PMII memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kader yang dibangun di atas nilai independensi, intelektualitas, keislaman, dan komitmen kebangsaan.

Saya tidak sedang mempersoalkan hak politik individu maupun hubungan personal kader dengan tokoh politik. Namun, ketika nama dan institusi PMII dibawa untuk mengartikulasikan kepentingan politik tertentu, maka hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.

Baca Juga:  Ketika Salam Partai Masuk ke Ruang Pers, Siapa yang Sedang Disapa?

Muspimnas 19 November mendatang harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah PMII masih memiliki keberanian untuk menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, atau justru mulai kehilangan independensinya karena terlalu dekat dengan kepentingan politik praktis?

PMII harus menjadi mitra kritis kekuasaan, bukan mitra yang kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.
Saya berharap seluruh peserta Muspimnas tidak terjebak dalam euforia politik sesaat. Kaderisasi, penguatan intelektualitas, keberpihakan terhadap rakyat, serta masa depan gerakan harus menjadi agenda utama yang dibicarakan.

Jangan biarkan Muspimnas hanya menjadi panggung seremonial yang menghasilkan keputusan berdasarkan kompromi politik. Sebab, sejarah PMII tidak dibangun oleh kader yang sekadar sibuk mendekat kepada kekuasaan, melainkan oleh mereka yang berani menjaga independensi dan memperjuangkan kepentingan umat serta bangsa.

Menjaga independensi bukan berarti menjauh dari politik, melainkan memastikan bahwa PMII tidak kehilangan daya kritis dan tidak tunduk kepada kepentingan politik praktis.

M. Fikri Aryansyach
Penulis adalah Sekretaris Umum
Pengurus Cabang PMII Kabupaten Cianjur.

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran