Oleh: Akhmad Rifai
Sejarah peradaban manusia pada dasarnya adalah panggung pertarungan panjang antara segelintir pemilik modal yang rakus melawan mayoritas rakyat yang haknya terampas.
Jika kita menarik garis lurus lintas zaman, dari gurun Madyan ribuan tahun silam, ruang-ruang bawah tanah pergerakan kemerdekaan, hingga bilik pesantren di Nusantara, kita akan menemukan satu denyut nadi yang sama. Denyut itu mempertemukan tiga figur yang tampak berjauhan, tetapi berdiri di satu barisan keadilan: Nabi Syuaib AS, Tan Malaka, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ketiganya tampil menggugat satu hal yang kerap disakralkan oleh penguasa dan pemodal: hak mutlak untuk menindas atas nama kepemilikan, agama, maupun kekuasaan.
Di negeri Madyan, Nabi Syuaib berhadapan dengan masyarakat pedagang yang makmur, tetapi korup secara struktural. Lewat kecurangan takaran dan timbangan (tathfif) serta monopoli jalur dagang, para elite Madyan menimbun kekayaan sembari memiskinkan rakyat kecil.
Ketika Syuaib menggugat praktik culas itu, kaum elite Madyan melontarkan pembelaan yang terdengar begitu modern–persis doktrin kapitalisme laissez-faire: ” Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami..melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami?” (QS. Hud: 87).
Di titik inilah revolusi teologis Nabi Syuaib bekerja. Ia meruntuhkan tembok pemisah antara kesalehan ritual di ruang ibadah dan keadilan distributif di ruang pasar. Bagi Syuaib, harta tidak pernah bersifat privat secara mutlak; ia memikul fungsi sosial. Ibadah kehilangan ruhnya apabila membiarkan ketimpangan ekonomi merajalela.
Ribuan tahun kemudian, perlawanan terhadap perampasan nilai tambah dan keserakahan kapital ini menemukan artikulasi filosofisnya yang tajam di tangan Tan Malaka. Melalui mahakaryanya, Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), Bapak Republik ini membongkar bagaimana logika mistika dan feodalisme kerap dijadikan candu untuk membius rakyat agar pasrah menerima kemiskinan sebagai “takdir”.
Tan Malaka melihat kemerdekaan sejati mustahil terwujud selama alat produksi dan sumber daya alam dikuasai segelintir oligarki, baik kolonial maupun pribumi.
Jika Nabi Syuaib mengecam pengurangan timbangan di pasar Madyan, Tan Malaka membedah mekanisme eksploitatif yang lebih sistemik: perampasan keringat kaum buruh (proletar) dan petani oleh mesin kapitalisme global. Baginya, membela rakyat kecil bukan sekadar belas kasihan moral, melainkan keharusan historis dan rasional demi tegaknya martabat manusia.
Namun, gagasan besar sering kali tergelincir menjadi kaku–bahkan otoriter–ketika terlepas dari welas asih kemanusiaan. Di sinilah Gus Dur hadir sebagai jembatan yang memadukan spirit teologis Nabi Syuaib dengan ketajaman analisis struktural Tan Malaka, lalu membumikannya ke dalam praksis kebangsaan yang humanis.
Berpijak pada gagasan Pribumisasi Islam dan kaidah fikih tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya wajib bermuara pada kemaslahatan), Gus Dur menegaskan bahwa agama tidak boleh direduksi menjadi simbol atau alat legitimasi kekuasaan.
Dalam berbagai esai dan laku politiknya, ia konsisten berdiri di sisi kelompok mustadh’afin, mulai dari buruh yang upahnya ditekan, petani yang tanahnya dirampas atas nama pembangunan, hingga kelompok minoritas yang dipinggirkan.
Bagi Gus Dur, membela mereka yang tertindas adalah wujud tertinggi dari pembelaan terhadap Tuhan itu sendiri. Sebagaimana Nabi Syuaib yang menolak berkompromi dengan elite Madyan dan Tan Malaka yang pantang tunduk pada tirani modal, Gus Dur tidak pernah gentar berhadapan dengan kekuasaan yang menindas rakyat, sekalipun harus membayarnya dengan kursi kepresidenan.
Kini, di tengah menguatnya oligarki ekonomi-politik, lebarnya jurang ketimpangan kekayaan, serta menggejalanya kesalehan simbolik yang abai pada penderitaan sosial, warisan ketiga tokoh ini kian mendesak untuk dihidupkan kembali.
Nabi Syuaib mengingatkan bahwa iman harus terukur pada kejujuran ekonomi dan keberanian melawan monopoli. Tan Malaka membekali kita pisau analisis rasional agar tidak tertipu ilusi struktural yang melanggengkan kemiskinan. Sementara itu, Gus Dur mengajarkan bahwa puncak dari segala ikhtiar ideologis dan teologis adalah memuliakan manusia (karomah insaniyah).
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai sebuah bangsa dari seberapa megah rumah ibadahnya atau seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonominya di atas kertas, melainkan dari sejauh mana negara dan masyarakatnya melindungi hak mereka yang paling lemah agar tidak terus-menerus “dikurangi timbangannya”.






Tinggalkan Balasan