gugah.co – Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama DPRD tengah menyusun Peraturan Daerah baru tentang Desa yang akan menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu sasaran yang diusung ialah mendorong seluruh desa mencapai status Desa Mandiri dengan Indeks Desa 79,36–100.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Desa DPRD Purwakarta, John Kamal, mengatakan regulasi itu disusun untuk memperkuat kemandirian desa melalui pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan.
“Komitmen kami bersama pemerintah daerah adalah mendorong seluruh desa di Purwakarta menuju Desa Mandiri melalui penguatan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan yang transparan,” kata John Kamal, Selasa (10/11/2026).
Selain menargetkan peningkatan status desa, draf Raperda juga memuat sejumlah perubahan, di antaranya penyesuaian masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi delapan tahun, pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas bagi perangkat desa.
Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta, Denden Pranayudha, menyambut baik pelibatan pemerintah desa dalam penyusunan Raperda tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus DPRD, APDESI mengusulkan penyesuaian formulasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) guna mengurangi kesenjangan anggaran antardesa.
“Jika formulasi DBHPR dapat diakomodasi, disparitas anggaran antardesa diharapkan berkurang melalui mekanisme subsidi silang antara wilayah utara dan selatan,” ujar Denden.
APDESI juga mengusulkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada 2030 sebagai tindak lanjut penyesuaian masa jabatan. Selain itu, organisasi tersebut meminta aturan pelaksana berupa Peraturan Bupati segera disusun, terutama terkait tunjangan purnatugas, jaminan sosial perangkat desa, dan pengelolaan dana konservasi lingkungan.
Pembahasan Raperda masih berlangsung. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan tata kelola pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan