gugah.co – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta menyampaikan sejumlah usulan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa yang akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020. Organisasi tersebut berharap regulasi baru dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pemerataan anggaran.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Purwakarta, Denden Pranayudha, mengatakan pelibatan APDESI dalam penyusunan Raperda penting karena aturan tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Suatu kehormatan bagi APDESI dilibatkan dalam perumusan Perda tentang Desa. Perda tersebut merupakan nyawanya desa, sehingga kami perlu mengambil andil dalam perumusannya,” kata Denden usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, APDESI menyampaikan lima usulan, yakni penguatan pengakuan hak asal usul desa, pemberian ruang bagi penerapan living law atau hukum yang hidup di masyarakat, perubahan formulasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada 2030, serta pengawalan penyusunan aturan pelaksana berupa Peraturan Bupati.
Terkait DBHPR, APDESI mengusulkan komposisi alokasi dasar 65 persen, alokasi formula 30 persen, dan alokasi kinerja 5 persen.
“Kalau usulan pembagian formulasi penganggaran DBHPR ini diakomodasi, desa-desa di Purwakarta tidak akan terjadi kesenjangan anggaran. Akan terjadi subsidi silang antara desa di wilayah utara dan desa di wilayah selatan,” ujar Denden.
Ia juga meminta DPRD mengawal penyusunan aturan turunan setelah Perda disahkan karena masih terdapat sejumlah ketentuan teknis yang perlu diatur melalui Peraturan Bupati.
“Pada intinya, kami berharap sebesar-besarnya manfaat dari Perda tentang Desa Kabupaten Purwakarta ini dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara keseluruhan,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Pansus Raperda Desa DPRD Kabupaten Purwakarta, John Kamal, mengatakan pihaknya akan menampung berbagai usulan yang disampaikan APDESI sebagai bahan pembahasan Raperda. Menurutnya, seluruh masukan akan dikaji dan diselaraskan dengan substansi regulasi yang tengah disusun.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan