Paradigma PMII: Menjaga Tradisi atau Membuka Ruang Pembaruan?

|

Perdebatan mengenai rencana perubahan Paradigma Kritis Transformatif (PKT) di tubuh PMII menarik untuk dicermati. Namun, persoalan yang sesungguhnya bukan sekadar mempertahankan atau mengganti paradigma, melainkan bagaimana organisasi memandang tradisi intelektual yang selama ini menjadi fondasi gerakannya.

Apakah sebuah paradigma harus dipertahankan hanya karena telah menjadi bagian dari sejarah organisasi? Ataukah ia perlu terus diuji seiring perubahan realitas sosial yang dihadapi kader dan masyarakat?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena setiap warisan pemikiran berpotensi berubah menjadi dogma apabila diterima tanpa evaluasi. Dalam organisasi, tidak jarang sebuah konsep memperoleh kedudukan istimewa semata-mata karena diwariskan oleh generasi sebelumnya. Akibatnya, ruang kritik menyempit dan paradigma diperlakukan sebagai sesuatu yang final.

Padahal, sebagai organisasi intelektual, PMII semestinya menjadikan setiap perangkat berpikir sebagai objek refleksi, bukan sekadar warisan yang dipertahankan.

PKT sendiri lahir dari tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Pemikiran Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, hingga Jürgen Habermas menjadi fondasi yang membentuk orientasi kritis paradigma tersebut.

Teori Kritis muncul sebagai kritik terhadap modernitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut para pemikir Frankfurt, tidak selalu membawa pembebasan. Rasionalitas justru dapat berubah menjadi instrumen dominasi melalui kapitalisme, birokrasi, maupun industri budaya.

Horkheimer mengkritik positivisme yang memandang ilmu pengetahuan seolah bebas nilai. Baginya, setiap pengetahuan selalu berkaitan dengan kepentingan sosial. Adorno dan Horkheimer kemudian menunjukkan bagaimana budaya populer dapat menjadi alat reproduksi kekuasaan yang membentuk cara berpikir masyarakat tanpa disadari.

Baca Juga:  PMII Kota Tangerang Dorong Restrukturisasi PT TNG Jadi Sumber PAD

Karena itu, orientasi utama Teori Kritis adalah emansipasi. Kritik tidak berhenti pada penjelasan, tetapi diarahkan untuk membongkar struktur ketidakadilan yang membatasi kebebasan manusia.

Pertanyaannya, apakah kerangka tersebut masih cukup memadai untuk membaca realitas Indonesia hari ini?

Pertanyaan ini sah diajukan karena setiap teori lahir dari konteks historis tertentu. PKT dibangun dengan pijakan pengalaman masyarakat industri Barat. Sementara Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang berbeda, yakni kolonialisme yang meninggalkan warisan ketimpangan ekonomi, relasi kuasa, serta ketergantungan terhadap sistem global.

Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pembacaan yang lebih luas. Di sinilah perspektif pascakolonial menawarkan kontribusi penting.

Frantz Fanon, misalnya, menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat terjajah. Sementara Aníbal Quijano menjelaskan bagaimana kolonialitas tetap bertahan meskipun kolonialisme formal telah berakhir.

Perspektif semacam ini dapat memperkaya perangkat analisis PMII dalam memahami masyarakat Indonesia. Artinya, Tradisi Frankfurt tidak harus ditinggalkan, tetapi dapat dipertemukan dengan tradisi pemikiran lain yang lebih dekat dengan pengalaman masyarakat pascakolonial.

Persoalan lain yang juga layak dikaji adalah cara Teori Kritis memandang masyarakat.

Dalam sejumlah pembacaan terhadap Mazhab Frankfurt, masyarakat kerap digambarkan sebagai massa yang pasif dan terjebak dalam kesadaran palsu. Konsekuensinya, muncul kesan bahwa intelektuallah yang memiliki kesadaran lebih tinggi dan bertugas “membangunkan” masyarakat.

Baca Juga:  PMII Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah Saat Aksi di DPR RI

Asumsi tersebut patut dipertanyakan.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi pengetahuan. Buruh memahami relasi kerja melalui pengalaman mereka sendiri. Petani memiliki pengetahuan mengenai konflik agraria. Warga di kawasan industri memahami dampak pembangunan terhadap lingkungan mereka.

Tentu, akses informasi tidak otomatis melahirkan kesadaran kritis. Media sosial juga menjadi ruang penyebaran propaganda dan disinformasi. Namun, masyarakat bukan lagi sekadar objek yang menunggu disadarkan. Mereka memiliki kemampuan membaca, menafsirkan, sekaligus mengkritik realitas berdasarkan pengalaman hidupnya.

Karena itu, hubungan antara intelektual dan masyarakat perlu dipahami sebagai relasi dialogis, bukan hubungan subjek dan objek. Intelektual tetap memiliki peran dalam menyusun konsep dan analisis, tetapi pengetahuan yang lahir dari pengalaman masyarakat harus menjadi bagian dari proses tersebut.

Menariknya, tradisi Teori Kritis sendiri terus berkembang. Habermas, misalnya, menggeser perhatian dari kritik terhadap rasionalitas menuju pentingnya komunikasi dan diskursus dalam membangun ruang publik yang demokratis.

Artinya, Teori Kritis tidak pernah berhenti mengoreksi dirinya sendiri.

Jika demikian, mengapa PMII justru harus memperlakukan PKT sebagai sesuatu yang selesai?

Di sinilah penting membedakan antara paradigma, ideologi, nilai, strategi, dan metodologi. Paradigma hanyalah kerangka membaca realitas. Ideologi memberikan arah perjuangan. Nilai menjadi pedoman etik organisasi. Strategi berkaitan dengan langkah gerakan, sedangkan metodologi merupakan cara memperoleh pengetahuan.

Pembedaan ini penting agar perubahan paradigma tidak otomatis dipahami sebagai pengingkaran terhadap identitas PMII. Nilai-nilai dasar organisasi tetap dapat dipertahankan, sementara perangkat analisisnya terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Baca Juga:  Machiavellianisme dan Banalitas Politik Indonesia

Namun demikian, keinginan mengganti paradigma juga tidak boleh dilakukan secara serampangan. Gagasan tersebut harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: persoalan apa yang gagal dijelaskan PKT? Di mana letak kelemahan epistemologisnya? Tradisi pemikiran apa yang hendak dijadikan fondasi paradigma baru?

Tanpa jawaban yang jelas, perubahan hanya akan menjadi pergantian istilah, bukan pembaruan pemikiran.

Karena itu, perdebatan mengenai paradigma seharusnya dikembalikan ke ruang intelektual, bukan sekadar arena mempertahankan simbol organisasi.

PKT memiliki jasa besar dalam membentuk cara PMII membaca realitas sosial. Namun, sejarah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan kritik. Sebaliknya, mempertahankan maupun mengganti paradigma sama-sama memerlukan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah nama paradigmannya, melainkan apakah PMII mampu menjaga tradisi berpikir yang terus hidup.

Organisasi membutuhkan kader yang tidak hanya mengenal nama-nama tokoh Teori Kritis atau menghafal konsep-konsepnya, tetapi juga mampu menguji, mengembangkan, bahkan mengkritiknya ketika realitas sosial menuntut pembacaan baru.

Sebab sebuah paradigma akan kehilangan daya kritis ketika ia berhenti dipertanyakan. Dan barangkali, cara paling serius menjaga warisan Paradigma Kritis Transformatif justru adalah dengan terus berani mengkritik dan mengujinya.

Oleh: Yudistira Ananda Setiadi – Demisioner Ketua Rayon Ushuluddin PMII Cabang Kabupaten Bandung

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran