GUGAH – Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah memperluas cakupan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan memasukkan komoditas karet rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan petani karet di Indonesia.
Usulan itu mengemuka dalam Diskusi Nasional bertajuk “Karet Rakyat Sekarat: Mengapa Karet Rakyat Wajib Masuk BPDP?” yang digelar LPP PB PMII, Rabu (21/10/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi petani, dan pelaku perkebunan guna membahas masa depan komoditas karet rakyat.
Direktur LPP PB PMII, Muhaemin Abdul Basit, mengatakan karet masih menjadi sumber penghidupan masyarakat di banyak daerah. Namun, hingga kini petani masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari rendahnya produktivitas, tanaman yang telah memasuki usia tua, fluktuasi harga, hingga terbatasnya dukungan pembiayaan.
“Petani karet tidak hanya membutuhkan akses pasar, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan produktivitas, melakukan peremajaan tanaman, serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari komoditas yang mereka hasilkan,” kata Muhaemin.
Menurutnya, skema pendanaan BPDP layak dipertimbangkan sebagai instrumen untuk memperkuat sektor karet rakyat. Meski demikian, perluasan mandat tersebut tetap membutuhkan kajian regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pendanaan agar implementasinya berjalan efektif dan akuntabel.
Tak Sekadar Soal Harga Karet
Muhaemin menilai persoalan karet rakyat tidak bisa dipandang hanya dari naik-turunnya harga komoditas. Tantangan yang dihadapi petani jauh lebih kompleks, mulai dari produktivitas kebun, kualitas hasil panen, akses pembiayaan, hingga lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok.
Karena itu, menurutnya, pengembangan karet harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
“Kami ingin melihat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani sebagai pelaku utama memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengembangan komoditas ini,” ujarnya.
LPP PB PMII mendorong agar penguatan karet rakyat diarahkan pada program peremajaan kebun, pengembangan bibit unggul, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, riset dan inovasi, serta pembangunan industri hilir.
Menurut Muhaemin, hilirisasi akan sulit berkembang apabila persoalan di tingkat kebun rakyat belum dibenahi.
“Penguatan industri hilir harus berjalan beriringan dengan pembenahan sektor hulu. Kebun rakyat yang produktif, kualitas bahan baku yang baik, dan kelembagaan petani yang kuat menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri karet nasional,” katanya.
Libatkan Pemerintah, Akademisi, hingga Organisasi Petani
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Direktur Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Septiria Christina, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, akademisi IPB University Prof. Garudea Ari Mulyono, serta Ketua DPP APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi.
Melalui forum tersebut, LPP PB PMII berharap pembahasan mengenai masa depan karet rakyat tidak berhenti pada diskusi, melainkan berlanjut menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Muhaemin menegaskan, penguatan komoditas karet rakyat merupakan bagian dari upaya membangun sektor perkebunan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Pengembangan karet rakyat merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap gagasan mengenai dukungan BPDP bagi karet dapat ditindaklanjuti melalui kajian dan dialog kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan