JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, mulai mencium aroma tidak sedap dalam pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan KSAD ini mengungkap adanya berbagai celah korupsi, salah satu yang paling mencolok adalah praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program tersebut.
Dudung menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi awal mengenai modus transaksi lokasi dapur umum tersebut. Ia berjanji tidak akan tinggal diam dan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
“Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik,” ujar Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Meski belum bersedia merinci seluruh “lubang” anggaran yang terdeteksi, Dudung memberikan sinyal kuat bahwa pengawasan akan difokuskan pada kualitas makanan guna mencegah insiden keracunan atau distribusi makanan berkualitas buruk bagi masyarakat.
Persoalan lain yang kini masuk radar KSP adalah dugaan kebocoran dana pada dapur-dapur yang sudah tidak beroperasi. Hal ini menyusul laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN) tentang 1.720 unit SPPG yang operasionalnya telah dihentikan sementara (suspend), namun diduga tetap menerima aliran insentif sebesar Rp6 juta per hari.
“Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih menerima. Kan begitu. Ah justru itu juga nanti akan saya cek,” tegasnya.
Langkah tegas ini diklaim sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal program unggulan pemerintah agar tetap sasaran. Dudung berkomitmen akan bersikap transparan dan tidak segan mengungkap oknum yang bermain dengan dana negara.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” pungkas Dudung Abdurachman.***
Tinggalkan Balasan