BANDUNG – Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masa depan memicu reaksi serius dari kalangan pendidik.
Ketua PW PGM Indonesia Provinsi Jawa Barat, Asep Rizal Asy’ari, menilai kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya kajian yang komprehensif.
Program studi kependidikan kata Asep Rizal, memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pilar utama pembangunan bangsa, sehingga keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata hanya dari sisi industri.
Asep Rizal Asy’ari menekankan bahwa menutup prodi kependidikan bukan sekadar soal relevansi pasar kerja, tetapi menyangkut masa depan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
Langkah yang dianggap gegabah itu dikhawatirkan justru akan memperlemah fondasi pendidikan di Indonesia pada masa mendatang.
“Menutup prodi kependidikan bukan sekadar soal relevansi industri, tetapi menyangkut masa depan kualitas pendidikan nasional. Jika tidak hati-hati, ini justru akan memperlemah fondasi pendidikan kita,” ujar Asep pada Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan secara objektif daripada sekadar melakukan penutupan massal.
Pemetaan ini penting untuk melihat program studi mana yang perlu diperkuat, direvitalisasi, atau dikembangkan agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Asep juga mendorong perguruan tinggi untuk lebih aktif dalam membaca peluang dan melakukan transformasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan jati diri pendidikan itu sendiri.
“Solusinya bukan menutup, tetapi membenahi. Perguruan tinggi harus berinovasi, sementara pemerintah wajib menghadirkan kebijakan berbasis data. Harus ada sinergi dalam memetakan peluang masa depan, bukan sekadar mengikuti arus industri sesaat,” tambahnya.
Pendidikan memiliki dimensi jangka panjang yang tidak selalu bisa diukur dengan kebutuhan pasar kerja secara instan.
Setiap kebijakan pendidikan nasional harus tetap berpijak pada nilai strategis pembangunan manusia secara utuh dan berkelanjutan.
Asep menutup dengan memberikan tekanan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk menyusun arah kebijakan yang lebih visioner dan berbasis riset.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan bahwa rencana penutupan program studi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus dibarengi dengan transformasi kurikulum yang mendalam.
Langkah penutupan saja tidak cukup tanpa adanya perubahan fundamental pada sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Ia menyoroti cepatnya perubahan tren keterampilan global yang membuat relevansi ilmu pengetahuan menjadi sangat singkat dalam hitungan tahun saja.
“Keterampilan yang kita ajarkan hari ini kepada mahasiswa ketika mereka masuk kuliah, lima tahun kemudian yang masih relevan mungkin hanya sekitar 60 persen,” tuturnya memberikan penekanan pada urgensi pembaruan kurikulum nasional.
“Artinya, saat lulus ilmunya sudah tidak relevan lagi. Jadi, kalau tidak ada transformasi kurikulum pendidikan tinggi, termasuk produk-produk pembelajaran yang relevan, maka mahasiswa akan sulit beradaptasi dengan lingkungan dan industri baru,” tambah dia.
Arif Satria berharap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan program studi ini dapat menjadi momentum bagi seluruh universitas untuk melakukan audit kurikulum secara berkala.
Dengan demikian, sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor industri dapat terjalin lebih kuat, sehingga mahasiswa tidak hanya sekadar lulus, tetapi benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja masa depan yang terus berubah dengan sangat cepat.
***
Tinggalkan Balasan