Santri Pangandaran Gelar Aksi, Desak Pengusutan Dugaan Penganiayaan di Pesantren Nurul Bayan

|

gugah.co – Santri Pangandaran menggelar aksi pada Jumat (13/11/2026) untuk mendesak pengusutan dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Aksi tersebut diterima langsung oleh Bupati Pangandaran, Kapolres Pangandaran, dan Dandim Pangandaran.

Dalam aksi itu, Mukhlis Nawawi Azis atau yang akrab disapa Ang Wawi atas nama Santri Pangandaran menyampaikan lima tuntutan, mulai dari pengusutan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI, pemberantasan peredaran minuman keras, hingga jaminan perlindungan bagi lingkungan pesantren.

Ang Wawi menyebut dugaan penganiayaan yang terjadi pada Kamis malam (12/11/2026) tersebut tidak bisa dipandang sebatas persoalan kekerasan terhadap individu. Peristiwa itu, menurutnya, juga menyangkut keamanan dan kehormatan lembaga pendidikan pesantren.

“Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kekerasan terhadap individu, tetapi juga menyangkut rasa aman, kehormatan, dan perlindungan terhadap dunia pesantren,” demikian pernyataan sikap Santri Pangandaran yang disampaikan Ang Wawi.

Dalam pernyataan tersebut, mereka menduga penganiayaan melibatkan oknum anggota TNI yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Atas dugaan itu, Ang Wawi mendesak pimpinan Kodim 0625 Pangandaran dan jajaran Polisi Militer (Subdenpom) segera melakukan pengusutan secara objektif, transparan, dan profesional.

Baca Juga:  Herry Dermawan, Menjenguk Produksi Telur di KWT Sukamantri

“Apabila terbukti bersalah, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu dan tanpa upaya melindungi siapa pun,” tegasnya.

Desakan itu sekaligus mengarah pada pertanggungjawaban institusi. Ang Wawi meminta agar proses penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan formal, tetapi benar-benar memastikan pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain pengusutan dugaan penganiayaan, Ang Wawi menyoroti persoalan peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Pangandaran. Mereka mendesak pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum mengambil tindakan nyata, termasuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam rantai peredarannya sesuai ketentuan hukum.

“Jangan sampai persoalan peredaran dan penyalahgunaan minuman keras terus menjadi masalah yang mengancam keamanan masyarakat. Kami mendesak adanya tindakan nyata, bukan sekadar imbauan,” demikian substansi tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut.

Baca Juga:  Paskopi Garut Jadi Magnet Baru Pecinta Kopi dan Ruang Tumbuh UMKM Lokal

Ang Wawi juga meminta aparat penegak hukum menjamin keamanan pesantren beserta seluruh warga di dalamnya, mulai dari santri, kiai, hingga ustaz. Menurut mereka, tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, maupun tindakan sewenang-wenang terhadap lingkungan pendidikan keagamaan.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak korban. Ang Wawi mendesak pihak terkait memberikan pendampingan hukum, perlindungan, serta pemulihan fisik dan psikologis. Mereka menilai penanganan perkara harus memperhatikan kondisi dan hak korban, bukan hanya berfokus pada proses pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan penganiayaan.

Mereka juga meminta pimpinan TNI dan Polri memperketat pengawasan, pembinaan, serta penegakan disiplin terhadap anggotanya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meski menyampaikan kecaman, Ang Wawi menegaskan bahwa tuntutan Santri Pangandaran bukan bentuk permusuhan terhadap institusi TNI maupun aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Irwasum Polri Tegaskan Dugaan Penyadapan Bukan Kebijakan Institusi

“Kami menegaskan bahwa tuntutan ini bukan bentuk permusuhan terhadap institusi TNI maupun aparat penegak hukum, melainkan seruan untuk menegakkan keadilan dan memastikan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum,” demikian pernyataan tersebut.

Ang Wawi juga mengajak seluruh santri, keluarga besar pesantren, warga Nahdliyin, dan masyarakat Pangandaran menjaga persatuan serta mengawal proses hukum secara damai dan tidak terprovokasi.

“Kami tidak sedang meminta keistimewaan. Kami hanya menuntut keadilan. Santri harus dilindungi, pesantren harus dihormati, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Aksi tersebut telah diterima Bupati Pangandaran, Kapolres Pangandaran, dan Dandim Pangandaran. Namun, penerimaan aspirasi belum dengan sendirinya menjawab tuntutan massa. Santri Pangandaran masih perlu mengetahui bagaimana respons ketiga unsur pimpinan daerah tersebut dan langkah konkret yang akan ditempuh untuk memastikan dugaan penganiayaan di Pesantren Nurul Bayan ditangani hingga tuntas.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran