Keris, Cangkul, dan Fikih Peradaban Mbah Wahab

|

Gagasan sering kali mati muda bukan karena keliru, melainkan karena tak pernah diberi tubuh. Ia melayang di ruang abstraksi—di mimbar ceramah atau meja diskusi—tanpa pernah bersentuhan dengan debu realitas. Di titik inilah K.H. Abdul Wahab Chasbullah mengambil jarak tegas dari tradisi keulamaan yang melulu kontemplatif. Ia memilih menjejakkan kaki di lumpur sejarah, melintasi pusaran kolonialisme hingga badai revolusi pascakemerdekaan.

Kematangan sikap itu tidak lahir dari privilese darah biru pesantren semata, melainkan ditempa lewat pengembaraan intelektual selama dua dekade. Sejak usia 13 tahun, sang “santri kelana” ini berpindah dari satu surau ke surau lain—seperti Pesantren Langitan di Tuban—hingga berlabuh di Mekkah pada 1910. Perjumpaan dengan khazanah ulama Nusantara dan sentral keilmuan Islam dunia membentuk cakrawala yang kaya, moderat, dan tak mudah kagetan. Baginya, ilmu adalah harga mati yang harus bermuara pada laku yang bertenaga.

Ketika menggalang kekuatan pemuda dalam Laskar Hizbullah di bawah bayang-bayang pendudukan Jepang, ia melontarkan sebuah adagium yang memadatkan seluruh ontologi geraknya: “Kalau kita mau keras, harus mempunyai keris!”

Kalimat itu bukan sekadar gelora heroisme perang, melainkan sebuah filsafat praksis yang utuh. “Keras” merujuk pada keteguhan sikap moral; “keris” adalah instrumen material yang memungkinkan sikap itu menubuh. Tanpa perangkat, keteguhan hanyalah kehendak yang lumpuh. Sebaliknya, perangkat tanpa keteguhan sikap hanyalah mesin birokrasi yang dingin. Bagi Mbah Wahab, sebuah ide wajib “bertangan” dan “berkaki” agar sanggup mengubah nasib zaman.

Baca Juga:  Serangan Militer Israel di Tepi Barat Sejumlah Pelajar Palestina Alami Sesak Napas

Kesadaran filosofis itu ia jangkar secara kokoh pada nalar fikih peradaban. Menghadapi kolonialisme Belanda dan Jepang yang mengisap darah pribumi, Mbah Wahab memaknai penjajahan sebagai praktik ghasab—penguasaan hak orang lain secara tidak sah (al-istila ‘ala haqq al-ghair bi la haqq). Untuk merebut kembali hak yang terampas, ia meniupkan kesadaran kebangsaan lewat ruh hubb al-wathan min al-iman—cinta tanah air adalah bagian dari iman.

Nalar fikih yang membumi pula yang ia gunakan saat membendung gelombang puritanisme Wahabi yang hendak mencerabut tradisi lokal Nusantara. Lewat kaidah al-‘adat muhakkamah—adat dapat menjadi sandaran hukum—ia menegaskan bahwa menjadi muslim yang taat tidak menuntut seseorang menanggalkan akar budayanya. Dari rahim pemikiran yang indigenos inilah lahir konsep-konsep khas seperti “politik keris-keras”, “diplomasi cancut taliwondo”, hingga tradisi halalbihalal.

Dalam panggung sejarah yang lebih luas, Mbah Wahab tampil sebagai playmaker yang lihai merajut persekutuan. Dalam kamusnya, “berserikat” melampaui sekadar mengumpulkan massa di bawah satu panji keanggotaan yang pasif. Ia adalah kesadaran kolektif yang menuntut dua syarat yang tampak paradoksal: heterogenitas dan militansi.

Baca Juga:  H. Aceng Malky Mimar Pimpin Majelis Alumni IPNU Garut

Heterogenitas meniscayakan keberanian menanggalkan ego primordial. Di era ketika sekat antara kaum santri dan kelompok nasionalis sekuler kerap membeku menjadi kecurigaan ideologis, Mbah Wahab meretas ruang perjumpaan yang egaliter bersama tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto. Kolaborasi keduanya dalam Sarekat Islam cabang Mekkah hingga Nahdlatul Wathan menghidupkan kembali ruh syura yang meluruhkan batas antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.

Namun, keragaman bukanlah etalase kosmopolit belaka, melainkan bahan bakar bagi militansi. Perserikatan harus menjadi kawah candradimuka yang mengubah anggota pasif menjadi subjek sejarah yang aktif. Di tangan Mbah Wahab, deretan instrumen gerak—mulai dari forum dialektika Tashwirul Afkar, gerakan pemuda Syubbanul Wathan, hingga Komite Hijaz yang membidani lahirnya Nahdlatul Ulama, menjelma lokomotif peradaban.

Memasuki era kemerdekaan ketika republik dihantam badai disintegrasi—dari pemberontakan PKI hingga gerakan separatis DI/TII serta PRRI/Permesta, Mbah Wahab berdiri tegak menolak radikalisme agama maupun radikalisme sekuler. Baginya, keduanya sama-sama mencederai kemaslahatan umat dan negara, sebab kebijakan pemimpin harus selalu tunduk pada kemaslahatan publik (tasharruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bi al-mashlahah).

Baca Juga:  KDS Kukuhkan 435 Anggota BPD: Bukan Bawahan Kepala Desa

Visi emansipatoris ini juga menyentuh akar persoalan ekonomi. Menyadari bahwa kedaulatan politik akan rapuh jika ditopang oleh perut yang bergantung pada penjajah, ia mendirikan Nahdlatut Tujjar untuk mengonsolidasikan kemandirian saudagar kecil santri. Bahkan, ia memendam obsesi yang jauh lebih radikal: membumikan ruh perserikatan ke pematang sawah petani dan bengkel kerja para buruh lewat serikat-serikat kerja mandiri di setiap daerah. ” Wahai pemuda tanah air yang cerdik-cendekia! Wahai para ustadz yang mulia! Mengapa engkau sekalian tak mendirikan saja perserikatan kerja? Satu daerah, satu perserikatan yang mandiri,” serunya kala itu.

Melintasi hampir satu abad perjalanan, warisan Mbah Wahab menjadi cermin jernih yang memantulkan ironi hari ini. Di tengah riuh rendah orang berebut klaim narasi atau mencari legitimasi pragmatis di balik kebesaran nama NU, Mbah Wahab justru memberi teladan sebaliknya. Ia tidak pernah sibuk meminta diakui atau dikultuskan. Baginya, ilmu agama bukan sekadar urusan hitam-putih halal dan haram, melainkan energi pembebasan. Tanpa keberanian merangkul keragaman dan membela kaum pekerja di akar rumput, sebuah organisasi hanya akan menjadi kerangka birokrasi tanpa ruh, sebuah gagasan besar yang kehilangan keris sekaligus cangkulnya.

Oleh : Akhmad Rifai

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran