DPR Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Pelajari Pasal demi Pasal dan Soroti Sejumlah Catatan

|

 

GUGAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI. Lembaga antirasuah tersebut menilai penguatan instrumen perampasan aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya sebagai lembaga penegak hukum akan mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan aset yang berasal dari kejahatan dapat dipulihkan.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” tutur Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, perampasan aset menjadi instrumen penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dengan mekanisme tersebut, negara tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Budi menambahkan, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Proses hukum yang dilakukan juga diharapkan menghasilkan perbaikan sistem agar berbagai celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana serupa dapat ditutup.

Menurutnya, setiap penanganan perkara korupsi harus menjadi momentum untuk melakukan langkah korektif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencegah munculnya pelaku baru melalui modus kejahatan yang sama.

Baca Juga:  Penjualan Tiket Konser Celine Dion di Paris Ditunda, Ribuan Penggemar Kecewa dengan Ticketmaster

“Dan bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK khususnya pada aspek penindakan ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku baru untuk melakukan modus serupa,” ujarnya.

Budi juga menilai penindakan perkara korupsi memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat. Karena itu, penguatan regulasi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi.

Di luar penguatan aturan perampasan aset, KPK turut mendorong pembaruan instrumen hukum pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah empat jenis tindak pidana yang telah diatur dalam konsensus Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), tetapi menurut Budi belum dikriminalisasi secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Keempat delik tersebut meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta (bribery in the private sector), serta suap kepada pejabat publik asing (foreign bribery).

Budi menyebut pengaturan terhadap empat delik tersebut perlu menjadi bagian dari diskursus penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pembaruan hukum tidak hanya berkaitan dengan perampasan aset, tetapi juga perlu menjangkau berbagai bentuk praktik korupsi yang berkembang.

Baca Juga:  Menkum Tunggu Arahan Prabowo soal Usulan Luhut, Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi Jadi Sorotan

“Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Mengenai implementasi UU Perampasan Aset, Budi mengatakan KPK belum akan terburu-buru mengambil kesimpulan terkait seluruh ketentuan di dalamnya. Lembaga tersebut terlebih dahulu akan mempelajari dan menganalisis pasal demi pasal, terutama ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi KPK.

Kajian tersebut juga mencakup ketentuan mengenai pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

KPK ingin memastikan bagaimana pengaturan tersebut akan beririsan dengan kewenangan lembaga antirasuah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, Budi turut menyinggung diskursus publik mengenai kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang belum diatur dalam UU Perampasan Aset. Ia menyebut pembahasan mengenai substansi tersebut telah menjadi bagian dari proses legislasi bersama DPR dan pemerintah.

KPK berharap masukan masyarakat tetap diperhatikan dalam evaluasi regulasi ke depan. Efektivitas undang-undang tersebut, menurutnya, perlu dilihat dari hasil penerapannya, termasuk sejauh mana tujuan pemulihan aset dan pemberantasan kejahatan dapat tercapai.

Baca Juga:  TERUNGKAP!, Uang Miliaran yang Disita KPK dalam Kasus Kuota Haji Milik Sah PIHK

Budi menjelaskan bahwa sebelum UU Perampasan Aset disahkan, KPK telah menjalankan upaya pemulihan aset melalui mekanisme penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Barang-barang tersebut dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam proses persidangan. Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan pengadilan menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti, aset yang disita dapat diputuskan untuk dirampas menjadi milik negara sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, aset tersebut dapat dilelang dan hasilnya digunakan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

Selain itu, KPK juga dapat mengembangkan penyidikan dengan menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan indikasi penyembunyian, pengalihan, atau penyamaran hasil kejahatan korupsi.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal, tetapi juga menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Budi menegaskan bahwa KPK tidak segan menggunakan ketentuan TPPU apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi persyaratan hukum.

Pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi babak baru dalam penguatan instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap akan bergantung pada kejelasan aturan, koordinasi antarlembaga, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran