PBNU Sambut Pengesahan UU Perampasan Aset, Sebut Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

|

GUGAH – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memperbaiki sistem bernegara.

Rais Syuriyah PBNU Prof KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya undang-undang tersebut. Menurutnya, kehadiran aturan perampasan aset diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government.

“Apresiasi Presiden dan DPR RI atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government,” ujar Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga:  Pasal Kuota Tambahan Dilewatkan, Kuasa Hukum Gus Yaqut Pertanyakan Komprehensivitas Audit BPK

Asrorun menilai, pengesahan undang-undang tersebut perlu diikuti dengan langkah sosialisasi secara luas. Dengan demikian, substansi dan ketentuan di dalamnya dapat dipahami oleh masyarakat maupun penyelenggara negara.

Ia juga berharap regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif sehingga mampu memperkuat pencegahan berbagai tindak pidana, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan keuangan.

“Semoga efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana keuangan,” kata Asrorun.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi penanda berakhirnya proses panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Baca Juga:  Kemenhaj Buka Peluang Nonmuslim Terlibat dalam Pelayanan Haji 2027

Rapat paripurna berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dengan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan aturan yang telah melalui pembahasan di Komisi III DPR RI.

“Insya Allah UU ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Jadi sekarang saya ingin menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan dalam rapat tersebut.

Baca Juga:  Peringati Hari Santri Nasional 2026, PCNU Kabupaten Tasikmalaya Gelar Ziarah Muharik NU

Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan persetujuan secara serentak. Setelah mendapat persetujuan, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Puan menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena tekanan maupun paksaan dari pihak tertentu. Menurutnya, pembentukan aturan perampasan aset merupakan bagian dari kebutuhan dalam sistem hukum dan tata kelola negara.

Sikap PBNU yang menyambut pengesahan regulasi ini sekaligus menyoroti pentingnya tindak lanjut setelah proses legislasi selesai. Sosialisasi dan penerapan yang efektif menjadi hal penting agar undang-undang tersebut dapat dipahami serta memberikan manfaat dalam upaya pencegahan tindak pidana.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran