GUGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melindungi hak asasi manusia (HAM) baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Penegasan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah mendapat kritik dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait pernyataannya soal sayembara menangkap begal yang dinilai berpotensi memicu aksi main hakim sendiri (vigilantisme).
Dedi mengaku berterima kasih atas kritik yang disampaikan Pigai. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pengingat agar seluruh upaya pemberantasan kejahatan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar HAM.
“Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan, dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM, saya ucapkan terima kasih,” ujar Dedi, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, Dedi menekankan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, menurutnya korban tindak kejahatan juga merupakan pihak yang mengalami pelanggaran hak asasi karena kehilangan rasa aman, harta benda, bahkan nyawa.
Ia mengungkapkan, banyak korban kejahatan yang kesulitan memperoleh pembiayaan pengobatan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan menjamin seluruh biaya rumah sakit bagi korban kejahatan.
“Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapa pun,” kata Dedi.
Poin kedua yang disampaikan Dedi adalah perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang mengalami luka saat diamankan atau akibat amukan massa. Menurutnya, negara juga harus hadir memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status seseorang.
“Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka melarikan diri ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, sering kali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membiayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernah membantu membiayai pelaku kejahatan karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan potensi meningkatnya praktik vigilantisme atau aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan menyusul meninggalnya seorang pria di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang diduga menjadi korban pengeroyokan warga setelah dituduh mencuri ayam.
“Saya sudah ingatkan soal vigilantisme, kita juga akan menyaksikan banyak peristiwa seperti ini karena diperbolehkan oleh para pejabat bahkan bikin sayembara,” kata Pigai, Minggu (26/7/2026).
Pigai menilai, pernyataan pejabat publik yang mendorong masyarakat menangkap pelaku kejahatan dapat memicu tindakan di luar proses hukum. Ia pun menegaskan lembaga penegak dan pengawas HAM harus tetap bersikap tegas terhadap siapa pun yang mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Kalau Komnas HAM seperti zaman saya, saya panggil para penguasa yang menentang kemanusiaan dengan mengabaikan proses hukum yang ada,” ujarnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan