JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya perbaikan segera pada seluruh infrastruktur jalur kereta api guna menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikan merespons insiden kecelakaan maut yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.
Puan menilai tragedi ini bukan sekadar masalah operasional, melainkan ujian bagi standar keselamatan transportasi publik nasional yang menjadi tumpuan jutaan warga dalam menjalankan aktivitas harian mereka.
“Meminta pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” ujar Puan dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (29/4/2026).
Puan menyoroti isu perlintasan sebidang yang hingga kini masih menjadi titik lemah keamanan transportasi kereta di Indonesia.
Menurutnya, kegagalan dalam menangani isu keselamatan ini akan berdampak panjang pada kepercayaan masyarakat.
“Harus disikapi dengan serius, setiap insiden besar tidak hanya berdampak pada korban langsung. Tetapi juga berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rasa aman menggunakan transportasi kereta,” ucap Puan.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa dalam ekosistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL Commuter Line memiliki peran vital sebagai infrastruktur sosial yang menopang ritme ekonomi dan pendidikan.
Oleh karena itu, standarisasi pengamanan harus hadir dalam bentuk antisipasi risiko yang mampu meyakinkan publik secara nyata.
“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan tidak cukup dilihat hanya sebagai kepatuhan prosedur operasional harian. Tetapi harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi,” tegas Puan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pemicu tabrakan yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam itu.
Saat mengunjungi para korban di RSUD Chasbullah Abdulmadjid pada Selasa (28/4/2026), Presiden mengungkapkan fakta bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang tidak dijaga.
Sebagai solusi cepat, Kepala Negara merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun untuk membangun pos-pos jaga di titik-titik rawan tersebut guna memastikan keselamatan warga.
“Kami segera akan mengadakan investigasi kejadiannya seperti apa. Namun, secara garis besar lintasan kereta api banyak tidak dijaga, itu segera kami atasi,” ujar Presiden Prabowo.
Selain penguatan pos jaga, Presiden Prabowo juga menyetujui percepatan pembangunan flyover di Kota Bekasi sebagai langkah mendesak untuk mengurangi titik pertemuan antara jalur darat dan perlintasan kereta api.
“Pemkot Bekasi telah mengajukan pembangunan flyover karena kota ini sangat padat sehingga itu sangat penting dan mendesak. Jadi saya sudah menyetujui pembangunan flyover langsung dengan bantuan Presiden,” kata Presiden.
Insiden maut di Stasiun Bekasi Timur ini bermula saat KA Argo Bromo menghantam KRL yang tengah berhenti, yang hingga kini dilaporkan telah mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.***
Tinggalkan Balasan