JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Isu ini mencuat ke publik setelah adanya dugaan alokasi harga sepatu yang menyentuh angka Rp700 ribu per pasang, jauh di atas harga pasar merek lokal yang dikaitkan dengan proyek tersebut.
Gus Ipul menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan secara transparan melalui lelang terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” ujar Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Gus Ipul menegaskan komitmennya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk mengawal integritas pengadaan barang di Kemensos. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya agar tidak melakukan rekayasa maupun intervensi dalam bentuk apa pun.
“Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,” tegas Gus Ipul.
Sementara itu, pihak swasta yang produknya sempat dikaitkan dengan program ini, Stradenine, memberikan klarifikasi terpisah. Pemilik merek lokal asal Surabaya tersebut, Reynaldi Daud, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proyek pengadaan ini. Ia juga menyatakan bahwa harga pasar produk mereka jauh lebih rendah, yakni di kisaran Rp179.900 per pasang.
Kemensos memastikan bahwa seluruh anggaran Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi kebutuhan siswa, termasuk makan, seragam, dan operasional, dengan pengawasan ketat dari lembaga berwenang dan masyarakat.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring telah memulai kajian mendalam terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi fokus utama guna memitigasi potensi tindak pidana korupsi.
“Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Budi Prasetyo Senin (4/5/2026).
Berdasarkan data SPI, skor penilaian integritas Kemensos mengalami penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, yang menempatkan kementerian ini dalam kategori waspada. KPK menyoroti sejumlah modus yang kerap terjadi, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak akurat hingga pengaturan pemenang tender.
Skor pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial tercatat sebesar 67,66 pada periode 2024. Meskipun angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 69,94 pada setahun berikutnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan catatan khusus terkait penilaian ini. Ia menyebutkan bahwa komponen dari para ahli atau eksper hingga kini masih memberikan nilai yang rendah bagi sektor tersebut.***
Tinggalkan Balasan