Jelang Kongres XXI, Sejumlah Kader Soroti Catatan Evaluasi Kepengurusan PP IPNU

|

gugah.co – Menjelang pelaksanaan Kongres XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang dijadwalkan berlangsung di Jawa Tengah pada akhir November 2026, dinamika organisasi mulai menghangat. Sejumlah kader di berbagai daerah menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan Pusat (PP) IPNU selama masa kepengurusan berjalan.

Berbagai kritik tersebut mencuat di sejumlah forum diskusi maupun media sosial. Isu yang disorot meliputi masa khidmat kepengurusan, digitalisasi administrasi kader, kebijakan akreditasi organisasi, hingga tingkat partisipasi kepengurusan daerah dalam Kongres.

Berikut sejumlah catatan yang menjadi perhatian kader menjelang forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut.

1. Masa Khidmat Dinilai Melewati Jadwal Konstitusional

Sejumlah kader menilai masa khidmat kepengurusan PP IPNU telah melampaui jadwal yang semestinya sebagaimana diatur dalam mekanisme organisasi. Penundaan pelaksanaan kongres menyebabkan masa kepengurusan berlanjut hingga akhir November 2026.

Baca Juga:  SBY Instruksikan Demokrat Jabar Gaspol Menuju 2029: Menangkan Hati Rakyat, Siapkan Caleg Terbaik

Kondisi tersebut memunculkan pandangan dari sebagian kader bahwa kepastian pelaksanaan kongres penting untuk menjaga tertib konstitusi dan legitimasi kepemimpinan organisasi.

2. Implementasi Aplikasi Sirekan Menuai Evaluasi

Program digitalisasi administrasi melalui Sistem Informasi Rekrutmen dan Administrasi Kader (Sirekan) juga menjadi perhatian. Meski bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan data kader, sejumlah pengurus di tingkat cabang dan anak cabang mengaku masih menghadapi kendala teknis maupun proses verifikasi administrasi.

Mereka berharap sistem tersebut dapat terus disempurnakan agar lebih mudah diakses dan mendukung kebutuhan administrasi kaderisasi di tingkat akar rumput.

Baca Juga:  IPNU Bandung Soroti Stagnasi Anggaran Pendidikan

3. Transparansi Klasterisasi dan Akreditasi Dipertanyakan

Kebijakan klasterisasi dan akreditasi organisasi turut menjadi sorotan. Beberapa kader menilai pelaksanaan program tersebut belum disertai keterbukaan informasi mengenai indikator penilaian maupun hasil akreditasi.

Akibatnya, menurut mereka, masih terdapat kebingungan di tingkat Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) terkait implementasi kebijakan tersebut.

4. Partisipasi Wilayah dan Cabang dalam Kongres Menjadi Perhatian

Menjelang Kongres XXI, sejumlah kader juga menyoroti kondisi kepesertaan wilayah dan cabang yang dinilai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mereka menilai persoalan administratif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah kepengurusan yang memenuhi syarat sebagai peserta kongres.

Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, mereka khawatir konsolidasi organisasi di tingkat daerah dapat terdampak.

Baca Juga:  Tak Diundang dalam Peringatan Hari Santri, PC IPNU Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Perspektif Sejarah Pemda

5. Momentum Evaluasi Organisasi

Akumulasi berbagai persoalan tersebut membuat sebagian kader menilai kepengurusan PP IPNU perlu melakukan evaluasi menyeluruh menjelang berakhirnya masa khidmat. Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan dari sejumlah kader dan menjadi bagian dari dinamika internal organisasi menjelang Kongres XXI.

Para kader berharap kongres mendatang tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap tata kelola organisasi, penguatan sistem administrasi, serta konsolidasi kepengurusan di seluruh tingkatan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari PP IPNU terkait berbagai kritik yang disampaikan sejumlah kader tersebut.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran