gugah.co – Wacana mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak serta-merta akan memicu krisis ketatanegaraan. Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Uu Nurul Huda, menegaskan bahwa konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Uu, secara hukum tata negara, pengunduran diri Wakil Presiden dimungkinkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan konstitusi. Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila kursi Wakil Presiden kosong.
“Apabila pengunduran diri benar-benar terjadi, konsekuensi hukumnya adalah kekosongan jabatan yang harus segera diisi melalui mekanisme konstitusi. Kondisi itu tidak otomatis dapat disebut sebagai krisis konstitusi,” kata Uu, Rabu (11/11).
Ia menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden yang memiliki syarat dan prosedur khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Karena itu, menurutnya, perbedaan pandangan politik ataupun ketidakpuasan terhadap seorang Wakil Presiden tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian tanpa memenuhi ketentuan konstitusi.
Dari sisi politik, Uu menilai pengunduran diri Wakil Presiden berpotensi memengaruhi dinamika hubungan antara Presiden, partai-partai politik pendukung pemerintah, serta koalisi pemerintahan. Meski demikian, perubahan tersebut tidak secara otomatis mengganggu legitimasi Presiden maupun menghentikan jalannya pemerintahan.
Ia mengutip pandangan ilmuwan politik Samuel P. Huntington yang menyebut stabilitas negara bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga politik mengelola perubahan melalui mekanisme yang telah dilembagakan. Dengan demikian, pergantian pejabat negara tidak akan menjadi sumber instabilitas apabila seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum.
Lebih lanjut, Uu menjelaskan bahwa UUD 1945 telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
“Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah menyediakan mekanisme yang jelas. Karena itu, pengunduran diri Wakil Presiden tidak mengharuskan penyelenggaraan pemilihan umum ulang,” ujarnya.
Menurut Uu, fokus utama dalam persoalan tersebut bukan terletak pada apakah seorang Wakil Presiden dapat mengundurkan diri, melainkan bagaimana seluruh proses dijalankan sesuai koridor konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian yang dipaksakan tanpa alasan dan prosedur yang dibenarkan konstitusi justru berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi, melemahkan kepastian hukum, dan mengancam prinsip negara hukum di Indonesia.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan