gugah.co – Menguatnya perbincangan publik mengenai syarat administratif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca munculnya putusan Mahkamah Agung kembali memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seorang wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut konstitusi?
Praktisi Hukum Tata Negara asal Purwakarta, Ade Nurdin, menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap persoalan mengenai jabatan Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan opini politik atau tekanan publik. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pada prinsipnya, Presiden maupun Wakil Presiden memiliki hak sebagai warga negara untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Itu merupakan hak pribadi yang dijamin secara konstitusional,” ujar Kang Ade saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).
Namun, menurutnya, persoalan menjadi berbeda apabila yang dibicarakan adalah pemberhentian atau pemakzulan.
Kang Ade menjelaskan, pemakzulan bukanlah tindakan politik yang dapat dilakukan secara sepihak. Mekanisme tersebut hanya dapat ditempuh melalui prosedur ketatanegaraan yang ketat, dimulai dari penggunaan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan adanya pelanggaran tertentu oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Pendapat DPR tersebut kemudian harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendapat DPR memiliki dasar hukum sesuai ketentuan konstitusi, barulah DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan dalam sidang.
“Artinya, proses pemberhentian tidak bisa dilakukan secara langsung. Ada tahapan konstitusional yang wajib dilalui,” jelasnya.
Polemik Putusan MA
Dalam pandangan Kang Ade, polemik yang berkembang saat ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan administratif.
Ia menilai, apabila putusan tersebut ditafsirkan berdampak terhadap syarat pencalonan, maka persoalan yang muncul berada pada ranah administrasi hukum, bukan semata-mata persoalan politik.
“Kalau memang ada cacat administratif, itu menjadi persoalan hukum yang harus diuji melalui mekanisme konstitusi. Tetapi apakah itu cukup menjadi dasar pemberhentian atau tidak, itu bukan domain saya. Itu menjadi kewenangan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya MPR,” katanya.
Kang Ade juga membedakan antara legitimasi politik dan keabsahan administratif.
Menurutnya, dari sisi politik, pasangan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum sehingga memiliki legitimasi demokratis.
“Secara politik mereka dipilih rakyat, sehingga memiliki legitimasi. Tetapi apabila muncul persoalan administratif, maka penyelesaiannya juga harus menggunakan instrumen hukum administrasi dan konstitusi,” ujarnya.
Konsekuensi Hukum Jika Jabatan Wapres Kosong
Apabila pada akhirnya terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Kang Ade menjelaskan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Menurutnya, kekosongan tidak otomatis menyebabkan penyelenggaraan pemilihan umum baru. Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme konstitusional di MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
“Konstitusi sudah memberikan jalan keluar apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Negara tetap berjalan melalui mekanisme yang telah diatur,” katanya.
Analogi Keabsahan
Untuk menggambarkan pentingnya pembahasan mengenai keabsahan administratif, Ade menggunakan sebuah analogi sederhana.
Ia mengibaratkan seseorang yang telah menyelesaikan salat, kemudian setelahnya baru diketahui terdapat hal yang dapat memengaruhi syarat sah ibadah tersebut. Menurutnya, situasi seperti itu menggambarkan bagaimana suatu tindakan yang telah selesai dilakukan tetap dapat memunculkan perdebatan mengenai aspek keabsahannya apabila kemudian ditemukan persoalan pada syarat-syarat dasarnya.
Meski demikian, Kang Ade menegaskan dirinya tidak ingin masuk pada kesimpulan apakah polemik yang berkembang saat ini cukup menjadi dasar untuk memakzulkan Wakil Presiden.
“Saya tidak masuk pada penilaian apakah itu sah atau tidak untuk menjadi alasan pemakzulan. Itu sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga-lembaga negara sesuai konstitusi,” pungkasnya.
Putusan Mahkamah Agung yang menjadi bahan perdebatan publik tidak serta-merta berimplikasi pada pemberhentian Wakil Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan