GUGAH — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Barat mulai mematangkan sejumlah usulan strategis yang akan dibawa dalam Kongres XXI IPNU. Gagasan tersebut dirumuskan melalui Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang digelar di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kota Tasikmalaya, Sabtu (7/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan berbagai rekomendasi yang akan diajukan pada Kongres XXI IPNU di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada 26–30 November 2026.
Dalam Rapimwil, peserta menilai kongres tidak semestinya hanya berfokus pada agenda pergantian kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi itu juga dipandang perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah gerakan, landasan ideologi, serta perangkat konseptual yang menjadi pijakan organisasi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah peninjauan kembali dokumen Prinsip Perjuangan IPNU. PW IPNU Jawa Barat menilai terdapat sejumlah bagian yang perlu diperbarui, baik dari sisi ketepatan rujukan, konstruksi pemikiran, maupun relevansinya dengan tantangan organisasi saat ini.
Pada bagian muqaddimah, misalnya, forum mencatat adanya rujukan ayat Al-Qur’an mengenai penciptaan manusia sebagai khalifah yang mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 31. Menurut hasil telaah peserta, ayat yang secara langsung berbicara tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah adalah QS. Al-Baqarah ayat 30, sedangkan ayat 31 membahas pengajaran nama-nama kepada Nabi Adam.
Selain koreksi rujukan, Rapimwil juga mengusulkan perluasan perspektif mengenai kedudukan manusia dalam Prinsip Perjuangan. Selama ini, dokumen tersebut menempatkan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. PW IPNU Jawa Barat mengusulkan agar dimensi kepemimpinan antarmanusia turut dimasukkan melalui konsep manusia sebagai imam dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 124.
Usulan itu dinilai selaras dengan karakter IPNU sebagai organisasi kader yang memiliki fungsi menyiapkan pemimpin di berbagai bidang kehidupan.
Sekretaris PW IPNU Jawa Barat, Yudistira Ananda Setiadi, mengatakan penyempurnaan Prinsip Perjuangan perlu dilakukan melalui pembacaan yang lebih komprehensif terhadap konsep manusia.
“IPNU tidak cukup hanya memahami manusia dalam relasinya dengan Tuhan dan alam. Sebagai organisasi kaderisasi, IPNU juga harus memiliki pandangan yang jelas mengenai manusia dalam relasinya dengan manusia lain. Ada tanggung jawab kepemimpinan, keteladanan, dan transformasi sosial yang harus menjadi bagian dari kesadaran ideologis kader,” ujarnya.
Selain muqaddimah, Rapimwil juga menyoroti bagian Landasan Berpikir dalam Prinsip Perjuangan. Forum menemukan adanya pengulangan dua paragraf dengan substansi yang sama. Temuan tersebut dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan dokumen yang sebelumnya telah dibahas dalam forum kongres, tetapi belum diimplementasikan secara menyeluruh.
Dalam aspek epistemologi, PW IPNU Jawa Barat mengusulkan agar landasan berpikir organisasi disusun dengan mengadopsi tiga pendekatan yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam, yakni bayani, irfani, dan burhani.
Pendekatan bayani menitikberatkan pada pembacaan teks dan penalaran kebahasaan, irfani pada dimensi spiritual dan pengalaman batin, sedangkan burhani bertumpu pada argumentasi rasional dan logika. Ketiga pendekatan tersebut diusulkan menjadi kerangka berpikir kader yang ditopang oleh dalil naqli, aqli, dan waqi’i atau fakta empiris.
Selain itu, Rapimwil juga mengusulkan penyempurnaan sejumlah istilah dalam dokumen Prinsip Perjuangan. Salah satunya adalah penggunaan istilah liberal thinkers yang dinilai kurang tepat untuk menggambarkan kebebasan berpikir. Sebagai alternatif, forum merekomendasikan penggunaan istilah free thinkers karena dianggap lebih sesuai secara konseptual.
Seluruh hasil pembahasan Rapimwil tersebut akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi PW IPNU Jawa Barat untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan Kongres XXI IPNU akhir November mendatang.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan