GUGAH – Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan perspektif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memaknai sejarah pergerakan santri. Hal itu menyusul tidak adanya undangan resmi kepada organisasi pelajar dan mahasiswa Nahdlatul Ulama dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang digelar baru-baru ini.
Selain PC IPNU, organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga tidak tercantum dalam daftar undangan resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas nama Bupati Cecep Nurul Yakin.
Berdasarkan surat undangan yang beredar, tercatat sebanyak 121 organisasi diundang menghadiri peringatan Hari Santri. Namun, tidak satu pun organisasi pelajar, santri, maupun mahasiswa di lingkungan organisasi keagamaan masuk dalam daftar tersebut.
Bagi PC IPNU, kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi undangan, melainkan menyangkut cara pemerintah daerah memandang sejarah dan kontribusi gerakan santri dalam perjalanan bangsa maupun daerah.
Ketua PC IPNU Kabupaten Tasikmalaya, Gigin, menegaskan bahwa pelajar dan santri memiliki posisi historis yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, kalangan santri telah berorganisasi melalui berbagai perkumpulan pelajar dan madrasah yang kemudian menjadi bagian dari perkembangan gerakan Nahdlatul Ulama, termasuk lahirnya IPNU.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat perjuangan santri memperoleh momentum penting melalui Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut menjadi salah satu pemicu mobilisasi umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan yang kemudian berpuncak pada Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Karena itu, menurut Gigin, peringatan Hari Santri semestinya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi ruang untuk mengakui kontribusi seluruh elemen santri, termasuk pelajar dan mahasiswa yang tumbuh dari tradisi pesantren.
“Kehadiran kami bukan sekadar pelengkap acara, melainkan bentuk pengakuan terhadap akar sejarah pergerakan santri yang telah berkontribusi sejak masa perjuangan kemerdekaan, baik secara nasional maupun di Tasikmalaya secara khusus,” ujarnya.
Gigin juga mengajak pemerintah daerah melihat kembali sejarah gerakan santri di Tasikmalaya secara lebih utuh, termasuk dinamika sosial yang terjadi pada 1996.
“Barangkali kita perlu mengingat kembali apa yang terjadi pada 1996 di Tasikmalaya, sebuah peristiwa yang juga melibatkan dinamika kehidupan masyarakat dan kalangan santri. Sejarah lokal semestinya dibaca secara utuh, kritis, dan proporsional,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, PC IPNU tetap mengapresiasi penyelenggaraan Hari Santri Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Organisasi tersebut berharap evaluasi dilakukan agar pelaksanaan peringatan pada tahun-tahun mendatang lebih inklusif dan mampu melibatkan seluruh elemen yang memiliki keterkaitan historis dengan perjuangan santri.
Menurut PC IPNU, pelibatan organisasi tidak semestinya ditentukan oleh kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, melainkan didasarkan pada rekam jejak, kontribusi sosial, dan peran nyata dalam membina generasi muda santri.
“Kami mengapresiasi terlaksananya peringatan Hari Santri Nasional. Kami berharap pada tahun mendatang pelibatan dan undangan dapat menjangkau lebih banyak elemen masyarakat, organisasi, serta komunitas pelajar dan santri. Peringatan sejarah santri seharusnya menjadi ruang bersama, bukan hanya bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan,” pungkasnya.
PC IPNU Kabupaten Tasikmalaya berharap Hari Santri Nasional tidak hanya diperingati sebagai agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ingatan kolektif tentang perjuangan santri sekaligus membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda pesantren.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan