SUKABUMI – Harapan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) kembali menemui jalan terjal. Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan proses pembentukan daerah otonomi baru tersebut masih tertahan moratorium pemerintah pusat yang hingga kini belum dicabut.
Pria yang akrab disapa Hergun itu menyatakan, pada prinsipnya pihak legislatif mendukung rencana pemekaran tersebut, mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi yang dinilai membutuhkan penataan lebih efektif.
“Memang Sukabumi ini merupakan kabupaten yang luas kedua setelah Banyuwangi. Namun karena kondisinya masih moratorium, jadi tidak serta-merta hanya urusan persetujuan Mendagri saja,” ujar Hergun, pada Sabtu (02/05) kemarin.
Hergun menegaskan, wacana pemekaran tidak bisa dipandang sekadar pemisahan wilayah administratif, melainkan harus melalui kajian komprehensif, terutama terkait kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyoroti potensi pembagian PAD antara wilayah utara dan selatan yang akan berdampak pada besaran beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat.
“Jangan lupa, PAD-nya itu kan terbagi antara selatan dengan utara. Jadi berapa yang harus ditutupi oleh pemerintah? Ini sebetulnya harus dikaji lebih matang lagi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, dorongan pencabutan moratorium tidak hanya datang dari Sukabumi, melainkan dari sekitar 290 daerah lain di Indonesia yang memiliki aspirasi serupa. Namun demikian, menurutnya, keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.
Terkait kemungkinan pencabutan moratorium dalam waktu dekat, Hergun memastikan belum ada tanda-tanda ke arah itu. Bahkan, hingga kini DPR RI belum membahas secara resmi wacana tersebut.
“Sinyal pencabutan moratorium untuk Sukabumi? Belum ada. Tidak bisa Sukabumi saja, ada 290 daerah seluruh Indonesia. Sampai saat ini belum ada pembahasan di DPR,” tegasnya. ***
Tinggalkan Balasan