INDRAMAYU – Suara kritik keras kembali bergema di Kabupaten Indramayu. Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Aksi Kliwonan”, Kamis (7/5/2026). Aksi ini digelar di sejumlah titik strategis sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Aksi dipimpin langsung oleh Koordinator Umum, Rahmat Hidayat, didampingi Koordinator Lapangan, Sukarno. Massa hadir dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan serta pernyataan sikap yang tajam, menyoroti kondisi sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai belum membaik.
Dalam orasinya, Rahmat Hidayat menilai bahwa pembangunan di Indramayu saat ini tengah mengalami stagnasi yang serius. Ia menuding pemerintah daerah lebih sibuk membangun pencitraan politik di media dan berbagai kegiatan seremonial, ketimbang menghadirkan solusi nyata yang menyentuh akar permasalahan rakyat.
“Kami melihat pemerintah lebih banyak bergerak di ranah pencitraan. Sementara persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan layanan publik masih jauh dari harapan,” kata Rahmat dalam orasinya.
Aliansi Topi Jerami secara tegas mendesak Bupati Indramayu untuk segera menghentikan gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan tampilan. Mereka meminta fokus dialihkan pada sektor krusial seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga penanganan isu lingkungan hidup yang dinilai semakin memprihatinkan.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah kondisi lingkungan. Massa menilai pemerintah gagal menangani persoalan sampah dan kerusakan ruang hidup masyarakat. Krisis ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman sosial yang berdampak panjang jika dibiarkan terus berlarut-larut.
Selain itu, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi alasan utama kemarahan massa. Mereka menuntut langkah konkret dan terukur, bukan sekadar retorika atau laporan administratif yang indah di atas kertas namun tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.
Tidak hanya menyerang eksekutif, kritik juga ditujukan kepada DPRD Kabupaten Indramayu. Massa menuntut agar lembaga legislatif tidak hanya menjadi simbol formalitas atau “stempel” semata.
DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan secara independen, kritis, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Massa juga menuntut transparansi terkait capaian pengawasan selama ini, serta penjelasan mengapa banyak persoalan strategis dibiarkan tidak terselesaikan.
Seiring berjalannya waktu, aksi damai ini berlangsung tertib dan tetap dalam pengawalan ketat aparat keamanan. Kegiatan diakhiri dengan suasana yang lebih santai namun tetap bermakna, ditutup dengan alunan musik yang dinyanyikan oleh vokalis Crewsakan, Bang Uluy.
Melalui aksi “Kliwonan” ini, Aliansi Topi Jerami menegaskan komitmennya untuk terus hadir mengawal berbagai isu publik. Mereka akan terus bertindak sebagai kontrol sosial agar roda pemerintahan dan penegakan hukum di Indramayu tetap berjalan sesuai koridor dan berpihak pada rakyat.*
Tinggalkan Balasan