SUKABUMI – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (Bocimi) terus didorong agar progres pembangunannya berjalan sesuai target waktu. Dalam upaya tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi mengambil langkah proaktif dengan melakukan pendekatan “jemput bola” melalui forum ekspos pelaksanaan pengadaan tanah yang digelar di Bandung.
Langkah strategis ini ditempuh guna menyinkronkan data dan regulasi antarinstansi, sekaligus meminimalisir potensi hambatan di lapangan yang kerap menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur skala besar.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan, turun langsung memimpin delegasi bersama Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Enang Sutriyadi, dalam forum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan rencana penambahan lahan yang diperlukan untuk penyempurnaan trase jalan tol penghubung Bogor dan Sukabumi tersebut.
Wendi menegaskan bahwa keterlibatan aktif pihaknya merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung percepatan proyek strategis nasional, khususnya untuk mengurai kemacetan di jalur selatan Jawa Barat.
“Kami hadir untuk memastikan setiap jengkal tanah yang dibutuhkan bagi kepentingan umum diproses dengan prinsip ketelitian dan transparansi. Ekspos ini krusial untuk menyamakan persepsi antarinstansi agar tidak ada kendala administratif yang menghambat konstruksi,” ujar Wendi dalam keterangannya.
Dalam forum tersebut, tim juga melakukan pendalaman teknis terkait peta bidang dan daftar nominatif. Hal ini dilakukan mengingat proses pengadaan tanah seringkali dihadapkan pada persoalan kompleks, mulai dari validasi data fisik dan yuridis, hingga potensi sengketa kepemilikan.
Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan penting, meliputi sinkronisasi data, mitigasi potensi konflik sosial, hingga percepatan prosedur yang tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku.
Diharapkan, dengan selesainya pembangunan Tol Bocimi, akan terbuka akses yang lebih cepat dan efisien. Hal ini diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi baru, khususnya dalam mendorong sektor pariwisata di wilayah Pelabuhanratu serta memperlancar distribusi logistik dan industri.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Enang Sutriyadi, menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja secara intensif untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal.
“Kami berkomitmen agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan mendapatkan nilai ganti yang layak, sementara kebutuhan negara untuk pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi tepat waktu,” pungkasnya. (Amus Mustaqin)
Tinggalkan Balasan