LBH Ansor Dorong Karang Taruna Kelapanunggal Perkuat Peran Advokasi Hukum di Tingkat Desa

|

GUGAH – Rendahnya literasi hukum di tingkat masyarakat dinilai masih menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses terhadap keadilan. Kondisi itu mendorong perlunya penguatan kapasitas pemuda agar tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu memahami dan mengawal persoalan hukum yang dihadapi warga.

Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang diikuti anggota Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/11/2026). Dalam kegiatan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Bogor memberikan materi mengenai advokasi hukum dan peran organisasi kepemudaan dalam pendampingan masyarakat.

Baca Juga:  STIEBS NU Garut Bekali 105 Mahasiswa Baru dengan Keilmuan dan Nilai Ke-NU-an

Ketua LBH Ansor Kabupaten Bogor, Sanusi, mengatakan advokasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan. Menurutnya, upaya memperjuangkan hak masyarakat juga dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, konsultasi, pendampingan, pengorganisasian warga, hingga mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami memandang bahwa advokasi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab advokat atau lembaga bantuan hukum. Pemuda juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesadaran hukum, mengawal kepentingan masyarakat, dan memastikan hak-hak warga negara mendapatkan perlindungan,” kata Sanusi.

Baca Juga:  Ulama Sepuh NU Serukan Muktamar Berjalan Jujur dan Sesuai Akhlak NU

Ia berharap pendidikan advokasi tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan semata, tetapi menjadi awal lahirnya gerakan pendampingan masyarakat yang lebih luas di tingkat desa dan kecamatan.

Menurut Sanusi, Karang Taruna memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari konflik pertanahan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga persoalan pelayanan publik dan lingkungan hidup.

Karena itu, anggota Karang Taruna dinilai perlu memiliki kemampuan dasar untuk mengenali persoalan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara warga dengan lembaga yang berwenang.

Baca Juga:  Awi Jaya Tekankan Pentingnya Distribusi Kader dalam Membangun Kepemimpinan Bangsa

Dalam pemaparannya, LBH Ansor juga menjelaskan mekanisme bantuan hukum di Indonesia, termasuk dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.

Sekolah Advokasi menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda agar mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperluas akses terhadap keadilan.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran