GUGAH – Rendahnya literasi hukum di tingkat masyarakat dinilai masih menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses terhadap keadilan. Kondisi itu mendorong perlunya penguatan kapasitas pemuda agar tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu memahami dan mengawal persoalan hukum yang dihadapi warga.
Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang diikuti anggota Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/11/2026). Dalam kegiatan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Bogor memberikan materi mengenai advokasi hukum dan peran organisasi kepemudaan dalam pendampingan masyarakat.
Ketua LBH Ansor Kabupaten Bogor, Sanusi, mengatakan advokasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan. Menurutnya, upaya memperjuangkan hak masyarakat juga dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, konsultasi, pendampingan, pengorganisasian warga, hingga mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami memandang bahwa advokasi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab advokat atau lembaga bantuan hukum. Pemuda juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesadaran hukum, mengawal kepentingan masyarakat, dan memastikan hak-hak warga negara mendapatkan perlindungan,” kata Sanusi.
Ia berharap pendidikan advokasi tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan semata, tetapi menjadi awal lahirnya gerakan pendampingan masyarakat yang lebih luas di tingkat desa dan kecamatan.
Menurut Sanusi, Karang Taruna memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari konflik pertanahan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga persoalan pelayanan publik dan lingkungan hidup.
Karena itu, anggota Karang Taruna dinilai perlu memiliki kemampuan dasar untuk mengenali persoalan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara warga dengan lembaga yang berwenang.
Dalam pemaparannya, LBH Ansor juga menjelaskan mekanisme bantuan hukum di Indonesia, termasuk dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.
Sekolah Advokasi menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda agar mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperluas akses terhadap keadilan.***






Tinggalkan Balasan