GUGAH — Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kota Bekasi”, Rabu (30/9/2026), di Aula Lantai 3 DPRD Kota Bekasi.
FGD tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat audiensi Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Bekasi tertanggal 17 September 2026 dan hasil audiensi sebelumnya. Forum ini membahas berbagai persoalan tenaga medis dan tenaga kesehatan sekaligus mendorong rumusan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi Alit Jamaludin bersama anggota Fraksi PKB Rizki Topananda, Ahmadi, dan Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H. Dari Pemkot Bekasi hadir Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Baperida, serta Kepala Bagian Hukum Setda.
Forum juga melibatkan organisasi profesi IDI, PPNI, IBI, dan IAI, asosiasi fasilitas kesehatan ARSSI dan ASKLIN, LKNU Kota Bekasi, serta pegiat komunikasi kesehatan Bd. Kinanti.
Alit Jamaludin mengatakan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian seiring tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Pemerintah menuntut tenaga kesehatan harus kompeten, harus ramah, harus melayani sepenuh hati kepada pasien atau masyarakat. Tetapi kalau tenaga kesehatannya sendiri belum sejahtera, rasanya ini tidak adil. Karena itu, Fraksi PKB serius menginisiasi dan mengawal persoalan ini,” ujar Alit.
Menurut Alit, keberadaan Wildan yang memiliki latar belakang tenaga kesehatan juga menjadi modal penting bagi Fraksi PKB dalam memahami kondisi para tenaga kesehatan di lapangan.
“Di Fraksi PKB ada juga anggota dewan yang memiliki background sebagai tenaga kesehatan, yaitu Bang Wildan. Jadi bisa nyambung dan memahami situasi teman-teman tenaga kesehatan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Wildan Fathurrahman, selaku Bendahara Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi, menilai peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Ketika kita ingin pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan, keselamatan, kepastian, dan kesejahteraan yang layak,” ujar Wildan.
Ia mengatakan pembahasan tidak cukup hanya menyentuh aspek penghasilan, tetapi juga kepastian profesi, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan kompetensi, serta jenjang karier.
“Jangan sampai kita hanya menuntut tenaga kesehatan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi kita lupa memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman, terlindungi, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ini yang ingin kita dorong melalui FGD ini agar ada rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” kata Wildan.
Sejumlah isu dibahas dalam forum, antara lain perlindungan hukum, pencegahan kekerasan di fasilitas pelayanan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesejahteraan ASN dan non-ASN, insentif daerah, pengembangan kompetensi dan karier, serta distribusi tenaga kesehatan.
Forum juga menyoroti pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dan pemberi kerja.
Hasil FGD diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan melalui regulasi, program, maupun dukungan penganggaran, sehingga perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi. ***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan