GUGAH.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil keputusan final terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Seluruh skenario masih dikaji, mulai dari merealisasikan pinjaman secara penuh, mengurangi nilai pinjaman, hingga membatalkan rencana tersebut.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, seluruh opsi dihitung secara cermat agar tidak mengganggu kesehatan fiskal daerah maupun pencapaian target pembangunan.
“Yang jelas jangan sampai mereduksi indikator makro, capaian indikator makro. Uang itu kan hanya alat, APBD salah satu di antaranya,” kata Herman, Senin (28/9/2026).
Menurut Herman, keputusan akhir baru akan diambil setelah mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta hasil evaluasi pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jabar bersama DPRD masih membuka seluruh kemungkinan.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan ke depan, bahkan sampai dengan kemungkinan apabila pinjaman itu tidak jadi. Kemungkinan kan harus dihitung semuanya,” ujarnya.
Meski belum merinci proyek yang akan dibiayai, Herman memastikan infrastruktur menjadi prioritas apabila pinjaman direalisasikan.
“Ya, infrastruktur. Nanti kita lihat. Yang jelas Pak Gubernur dan kami sedang mendalami semua skenario,” katanya.
Likuiditas Dijaga, Pembangunan Tak Boleh Terhenti
Di tengah keterbatasan pendapatan daerah dan penurunan transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar terus menjaga likuiditas keuangan daerah. Herman menegaskan, penyesuaian belanja akan dilakukan bila pendapatan terbatas, tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun target pembangunan.
“Likuiditas keuangan Pemda kami jaga. Apabila nanti pendapatan terbatas, tentu belanja harus menyesuaikan. Tetapi dengan catatan jangan sampai mereduksi pencapaian indikator makro,” ucapnya.
Ia menekankan, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan fiskal. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa didorong memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Di tengah kesulitan ini rumusnya sabilulungan. Rumusnya gotong royong. Provinsi fokus ke infrastruktur, kabupaten/kota juga sama fokus ke infrastruktur, sampai dengan desa,” kata Herman.
Menurutnya, kapasitas fiskal Jawa Barat masih relatif kuat. Dari kapasitas fiskal sekitar Rp30 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sekitar Rp19 triliun atau sekitar 63 persen.
“Kita kan kemandirian 63 persen. PAD kita kan Rp19 triliun dari kapasitas fiskal Rp30 triliun. Jadi relatif baik kapasitas fiskal kita,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga berupaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Salah satu indikatornya adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang saat ini berada di angka 87,3.
“Yang harus dijaga adalah kaidah-kaidahnya. Salah satu kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah indeks pengelolaan keuangan daerah. Hari ini indeks pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat 87,3,” kata Herman.
Ia membantah anggapan bahwa rencana pinjaman mencerminkan buruknya kondisi keuangan daerah. Menurutnya, pinjaman merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Pinjaman daerah itu kan hanya alat saja. Faktanya bisa lanjut, bisa sebagian, bahkan bisa tidak, tergantung perkembangan yang sedang dicermati dan didalami,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap dokumen kebijakan anggaran yang telah diajukan. Evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan arah kebijakan fiskal, termasuk keputusan mengenai rencana pinjaman.
“Kita pun nunggu evaluasi dari Kemendagri. Sekarang sedang dievaluasi oleh Kemendagri, kita tunggu saja,” ujar Herman.
DPRD: Pinjaman untuk Jaga Target Pembangunan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, skema pinjaman ke SMI merupakan keputusan bersama yang telah dituangkan dalam APBD Perubahan 2026. Namun, realisasinya tetap menunggu hasil evaluasi Kemendagri.
“Dengan pendapatan yang turun, maupun transfer keuangan pemerintah pusat berkurang, kita tidak mengorbankan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan di APBD Murni 2026. Konsekuensinya kita harus pinjam sebesar Rp3,4 triliun,” kata Ono.
Ia menegaskan, pinjaman tersebut tidak akan digunakan untuk belanja rutin, melainkan khusus membiayai pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Alokasi pinjaman direncanakan untuk sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Rp300 miliar, Dinas Pendidikan Rp60 miliar, Dinas Kesehatan Rp3 miliar, Dinas Perhubungan Rp400 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp7,7 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp23 miliar, Dinas Sosial Rp1,1 miliar, Dispora Rp1,4 miliar, DKPP Rp15 miliar, serta ESDM Rp14 miliar.
Dari total pinjaman Rp3,4 triliun, sekitar Rp2,56 triliun dialokasikan untuk proyek yang telah berkontrak tetapi belum memiliki pembiayaan. Sementara sekitar Rp835 miliar diperuntukkan bagi proyek yang belum berkontrak.
“Yang tadi yang saya sebutkan, yang belum berkontrak, itu Rp835 miliar. Jadi totalnya Rp3,4 triliun,” ujar Ono.
Fokus Jalan, Sekolah, dan Rumah Sakit
Menurut Ono, pinjaman akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor pekerjaan umum, anggaran digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan provinsi. Pemprov juga membuka peluang membantu pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Sementara di sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas. Adapun sektor kesehatan difokuskan pada pengembangan sejumlah rumah sakit, termasuk RS Welas Asih, RS Jampang Kulon, dan RS Pameungpeuk.
“Dipastikan seluruhnya memang untuk infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, maupun jalan dan jembatan. Dan bukan hanya kewenangan provinsi, tetapi kewenangan kabupaten/kota juga nanti bisa kita bantu karena mereka juga mengalami penurunan pendapatan,” tutur Ono.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar menargetkan penyelesaian sebagian besar pekerjaan jalan dan jembatan provinsi pada 2027. Setelah itu, mulai 2028 pemerintah dapat memperluas dukungan pembangunan ke jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
“Kita ingin 2027 kira-kira jalan provinsi itu selesai semua. Tidak ada PR lagi. Sehingga di 2028 kita sudah mulai fokus juga membantu jalan desa, jalan kabupaten/kota,” ujarnya.
Meski telah disepakati dalam APBD Perubahan 2026, pinjaman tersebut belum dapat direalisasikan sebelum evaluasi Kemendagri selesai. Jika tidak ada koreksi, proses pinjaman akan dilanjutkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau memang evaluasi Kemendagri tidak ada masalah, tidak ada revisi lagi, berarti sudah langsung jalan dan nanti TAPD yang akan lebih detail menjelaskan bagaimana Rp3,4 triliun itu,” kata Ono.
Ia memastikan proposal pinjaman telah disertai daftar proyek yang akan dibiayai. Selain itu, pencairan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai progres pekerjaan.
“Proposalnya sudah menyertakan untuk apa saja. Jadi di SMI juga sudah tertera jelas mana saja proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman SMI tersebut,” tandasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan