GUGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp126 miliar untuk membangun underpass di Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi. Proyek ini ditargetkan menjadi solusi kemacetan yang selama ini terjadi akibat perlintasan sebidang kereta api.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung progres pembangunan underpass tersebut, Selasa (13/10/2026). Selain memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, dia juga menyoroti pemenuhan hak-hak pekerja, mulai dari besaran upah hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Ini adalah kegiatan Pemprov Jabar membangun underpass di Cimahi untuk mengurangi beban kemacetan yang ada di kota ini,” kata Dedi.
Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 24 persen dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
Keberadaan underpass diharapkan dapat memisahkan arus kendaraan dari perlintasan kereta api sehingga lalu lintas tidak lagi terhambat setiap kali kereta melintas. Menurut Dedi, kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Cimahi.
Dalam peninjauan itu juga terungkap bahwa pada waktu tertentu kereta dapat melintas dengan jeda sekitar lima hingga tujuh menit. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus berulang kali berhenti dan memicu antrean panjang.
Selain pembangunan underpass, Dedi meminta pembenahan infrastruktur lain di Kota Cimahi. Salah satunya pelebaran jembatan di kawasan Baros dengan nilai pekerjaan sekitar Rp17 miliar untuk mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di titik pertemuan arus lalu lintas.
“Diperlebar saja pas tikungannya,” ujarnya.
Dalam pembahasan teknis, Dedi juga menerima usulan penyesuaian desain akses menuju kawasan militer. Perubahan itu diperlukan agar kendaraan pengangkut peralatan militer sepanjang sekitar 17 meter dengan bobot hingga 60 ton dapat melintas tanpa harus memutar.
Penyesuaian desain tersebut diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp12 miliar di luar nilai kontrak yang sedang berjalan.
Dedi meminta usulan itu dikaji lebih lanjut, termasuk sumber pendanaannya, sebelum diputuskan untuk dikerjakan.
Di sela-sela peninjauan, Dedi berdialog langsung dengan sejumlah pekerja proyek. Dia menanyakan besaran upah harian yang diterima tenaga pembantu tukang hingga tukang, lalu membandingkannya dengan komponen biaya tenaga kerja dalam dokumen proyek.
Dari hasil dialog tersebut, muncul perbedaan informasi mengenai besaran upah yang diterima pekerja. Dedi kemudian meminta pengawas dan kontraktor memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak.
“Dalam proyek konstruksi, mengurangi komponen upah kerja, diturunkan, enggak boleh,” tegasnya.
Menurut Dedi, kontraktor tidak boleh menekan upah pekerja hanya karena nilai penawaran proyek terlalu rendah.
“Kalau memang tidak sanggup, ya jangan diturunkan harganya, kemudian menekan ke bawah,” ujarnya.
Selain upah, Dedi juga menyoroti kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dia meminta seluruh pekerja dipastikan memperoleh perlindungan selama terlibat dalam proyek.
Menurutnya, setiap pekerja harus memiliki kesepakatan kerja yang jelas, termasuk mengenai upah, fasilitas, serta perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja.
“Dampak dari pembangunan itu selain agar tidak macet, segala macam, agar warga bekerja, warga bekerja harus standar upah,” katanya.
Dedi menegaskan proyek yang dibiayai APBD tidak hanya harus menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja yang terlibat dalam pembangunannya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan