GUGAH – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya optimistis laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021–2026 akan diterima peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Keyakinan tersebut disampaikan Gus Yahya setelah PBNU menuntaskan penyusunan dokumen LPJ yang memuat berbagai program, capaian, dan kinerja organisasi selama lima tahun terakhir.
Menurutnya, laporan tersebut mencapai hampir 1.000 halaman sebagai cerminan padatnya aktivitas organisasi sekaligus besarnya agenda yang dijalankan sejak Muktamar ke-34 di Lampung.
“Alhamdulillah, kita sudah siapkan. LPJ kita hampir 1.000 halaman. Memang karena kegiatan memang sangat padat selama lima tahun ini dan target-target yang diamanatkan oleh Muktamar ke-34 di Lampung juga hampir sepenuhnya terpenuhi,” ujar Gus Yahya, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, berbagai program transformasi yang dijalankan PBNU selama masa kepengurusannya telah dirasakan secara langsung oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Berbagai inovasi tersebut, kata dia, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi sekaligus memperkuat tata kelola administrasi dan manajemen.
“Sehingga saya kira para muktamirin, PW, PC juga merasakan apa yang sudah menjadi capaian-capaian. Mereka sudah menikmati hal-hal baru yang kita introduksi yang meningkatkan kinerja, mempermudah manajemen organisasi, dan lain sebagainya,” katanya.
Berdasarkan capaian tersebut, Gus Yahya menilai tidak ada alasan substantif bagi peserta muktamar untuk menolak laporan pertanggungjawaban yang akan dipaparkan dalam sidang forum.
“Saya kira enggak ada alasan penolakan. Dari sisi apanya juga enggak ada ya. Kita lihat nanti,” ujarnya.
Di tengah menguatnya kembali dukungan agar dirinya melanjutkan kepemimpinan PBNU untuk periode berikutnya, Gus Yahya juga menanggapi isu adanya intervensi terhadap pemegang hak suara dalam Muktamar ke-35 NU.
Ia menegaskan para pengurus PWNU dan PCNU merupakan kader-kader yang memiliki integritas sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis.
“Intervensi atau tidak, saya kira PW dan PC ini adalah kader-kader yang memiliki integritas yang tinggi sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang pragmatis,” kata Gus Yahya.
Menurutnya, setiap keputusan dalam muktamar seharusnya dilandasi kepentingan organisasi dan masa depan Nahdlatul Ulama, bukan tekanan ataupun kepentingan jangka pendek.
Gus Yahya menilai Muktamar ke-35 memiliki arti penting karena menjadi muktamar pertama NU pada abad kedua perjalanan organisasi. Karena itu, hasil yang diputuskan forum tersebut akan menjadi pijakan strategis bagi arah NU pada masa mendatang.
“Karena ini adalah muktamar yang sangat strategis, sangat istimewa, muktamar pertama di abad kedua. Sehingga apa pun yang menjadi keputusan muktamar ini akan menentukan bagaimana titik tolak Nahdlatul Ulama mengarungi abad kedua ini,” tuturnya.
Ia pun meyakini seluruh pemegang hak suara memahami tanggung jawab besar tersebut dan akan menentukan pilihan secara independen demi kepentingan organisasi.
“Saya yakin PW dan PC memiliki kesadaran kuat tentang hal itu dan mereka tidak akan mudah dibujuk atau dipengaruhi dengan hal-hal yang bersifat pragmatis,” pungkasnya.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Selain menjadi forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan melalui penyampaian LPJ, muktamar juga akan memilih Ketua Umum PBNU dan menetapkan arah kebijakan NU untuk periode kepengurusan berikutnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan