GUGAH — Gelombang penolakan terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengundang belasan kepala daerah serta jajaran Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten/kota ke Gedung Sate semakin meluas. Kritik tidak hanya datang dari badan otonom pemuda, tetapi juga dari kalangan akademisi Nahdliyin.
Agenda pertemuan yang tertuang dalam surat undangan resmi tertanggal 19 Agustus 2026 tersebut menghimpun 11 Bupati/Wali Kota beserta 11 Syuriah NU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Sate, Bandung. Langkah mendadak ini dinilai memuat irisan politik kekuasaan yang kental di tengah hitungan hari menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur (27–31 Agustus 2026).
GP Ansor Tasikmalaya: Pemprov Harus Fokus PR Pembangunan Jabar
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Sahabat Fahmi Siddiq, menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat yang dinilai kurang peka terhadap kedaulatan internal NU. Menurutnya, Pemprov Jabar semestinya memfokuskan energi pemerintahan pada pembenahan sektor-sektor krusial rakyat ketimbang cawe-cawe dalam urusan organisasi keagamaan.
“Gubernur harus peka terhadap situasi saat ini di mana NU akan menggelar Muktamar ke-35 di Jombang pada 27–31 Agustus 2026. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai maksud undangan tersebut, langkah mengumpulkan Syuriah NU mengundang dugaan kuat bahwa Gubernur sengaja ingin memengaruhi atau mengintervensi kontestasi di NU,” ujar Fahmi, Rabu (19/8/2026).
Fahmi menyoroti tiga indikator data pembangunan Jawa Barat yang menurutnya membutuhkan perhatian ekstra dari Pemprov:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Tertahan di Urutan 15 Nasional: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2025/2026, angka IPM Jabar berada di kisaran 75,90 poin, yang menempatkan Jawa Barat masih di posisi pertengahan (peringkat 15 secara nasional).
- Beban Masalah Kesehatan dan Stunting: Sektor kesehatan masyarakat masih diwarnai tingginya angka stunting balita yang mencapai ratusan ribu anak di berbagai daerah, di samping belum meratanya fasilitas kesehatan dasar dan sanitasi.
- Tidak Masuk 10 Besar Provinsi Paling Bahagia: Dalam rilis Indeks Kebahagiaan BPS, Provinsi Jawa Barat tidak masuk dalam jajaran 10 besar provinsi paling bahagia di Indonesia, dengan skor indeks kebahagiaan warga sebesar 70,23 poin.
“Melihat tumpukan PR ini—IPM di peringkat 15, masalah kesehatan dan stunting, serta indeks kebahagiaan warga yang berada di luar 10 besar nasional—pemerintah seharusnya fokus bekerja maksimal, bukan malah mengurusi kontestasi internal NU,” tegas Fahmi.
Akademisi Muda NU: Gubernur Jangan Coba Mengorkestrakan Muktamar dari Balik Layar
Reaksi keras sejalan juga disampaikan oleh Akademisi Muda NU alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang juga Dosen Magister di Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Dr. H. Ahmad Subqi, Lc., M.Sy. Ia mengingatkan kekuasaan agar tidak menyamakan jam’iyyah NU dengan institusi partai politik.
“Jangan samakan NU dengan partai politik. Para bupati dan wali kota, meskipun berstatus kepala daerah, pada dasarnya berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Sangat tidak relevan apabila undangan pemerintah tersebut disandingkan dengan para Rois Syuriah NU yang notabene adalah para kiai sepuh,” tegas Dr. Ahmad Subqi.
Ia menilai, terlepas dari alasan formal diselenggarakannya pertemuan di Gedung Sate, masyarakat dan warga Nahdliyin menafsirkan adanya irisan politik kekuasaan yang hendak disentuh oleh Gubernur menjelang Muktamar.
“Sebelumnya belum pernah Gubernur mengundang para Rois Syuriah NU untuk duduk bersama, apalagi untuk membahas permasalahan masyarakat Jabar. Ini sinyal kuat bahwa ada sasaran politik tertentu yang hendak ditargetkan menjelang Muktamar. Sepertinya Gubernur ingin ‘mengorkestrakan’ Muktamar NU dari balik layar. Padahal NU bukan seperti partai politik yang bisa diajak ‘bermain’ demi mendapatkan kekuasaan,” lanjutnya.
Dr. Ahmad Subqi merangkum tiga poin mendasar mengenai risiko dan kesenjangan antara politik kekuasaan dan ajaran agama:
- Pragmatisme Politik vs Moralitas Agama:
Agama mengajarkan nilai kejujuran dan keadilan yang mutlak, sementara dunia politik pragmatis kerap menghalalkan taktik serta kompromi demi memenangkan kekuasaan. - Kebenaran Abadi vs Kepentingan Sesaat: Doktrin agama berlandaskan prinsip moralitas yang tetap, berbeda dengan kebijakan politik yang bergerak fleksibel sesuai arah kepentingan dan situasi.
- Bahaya Politisasi Identitas & Potensi Perpecahan: Pencampuran simbol keagamaan dalam panggung politik sesaat berisiko menurunkan derajat nilai luhur agama menjadi sekadar alat kampanye, sekaligus rawan memicu benturan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Menjaga Kedaulatan Jam’iyyah
Sorotan dari para kader dan akademisi NU di daerah ini menjadi pesan terbuka bagi jajaran Pemprov Jawa Barat agar tetap menjaga batasan etis antara wewenang pemerintahan dan kedaulatan organisasi kemasyarakatan. Kalangan Nahdliyin menegaskan komitmennya untuk mengawal Muktamar ke-35 NU agar berjalan independen, adil, dan terbebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan