GUGAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah dikabarkan mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta Barat, termasuk seorang pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi senyap tersebut telah berlangsung sejak Selasa (2/6/2026) malam. Tim penindakan KPK bergerak di beberapa lokasi sebelum akhirnya mengamankan sejumlah orang yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diselidiki.
Sumber internal KPK membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut.
“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat,” ujar sumber di lingkungan KPK, Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap identitas pihak-pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik.
Informasi yang beredar menyebutkan kasus tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun, dugaan tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan tersebut. Menurutnya, tim penyidik masih bekerja untuk mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai,” kata Budi.
Saat ini, pimpinan dan penyidik KPK dikabarkan tengah melakukan ekspose atau gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Sesuai ketentuan hukum acara, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai jumlah orang yang diamankan maupun nilai transaksi yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
OTT ini menjadi operasi tangkap tangan terbaru yang dilakukan KPK di tengah upaya lembaga antirasuah memperkuat penindakan terhadap praktik korupsi di sektor pelayanan publik dan perizinan. Publik kini menunggu pengumuman resmi KPK terkait pihak yang terlibat serta dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut.
Tinggalkan Balasan