GUGAH – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia terus diperkuat di Jawa Barat. Salah satunya melalui penguatan peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai garda terdepan dalam mencegah berbagai persoalan yang kerap muncul di kalangan pelajar, mulai dari tawuran, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kekerasan lainnya.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Barat, Hasbullah Fudhail, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Guru Bimbingan dan Konseling se-Jawa Barat yang digelar di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Menurut Hasbullah, tantangan dunia pendidikan saat ini menuntut perubahan cara pandang terhadap keberadaan Guru BK di sekolah. Peran mereka tidak lagi cukup diposisikan sebagai penangan masalah ketika pelanggaran terjadi, melainkan harus menjadi bagian penting dari sistem pencegahan yang mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini.
Kegiatan yang diikuti Guru BK dari berbagai daerah di Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari sinergi Kanwil Kemenham Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kapasitas tenaga pendidik untuk mewujudkan sekolah yang lebih ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang dibangun kedua institusi. Menurutnya, Guru BK memegang peranan sentral dalam membentuk karakter peserta didik sekaligus menjaga iklim pendidikan yang sehat dan kondusif.
Firman menilai, kompleksitas persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini membuat Guru BK harus memiliki kemampuan yang lebih adaptif. Mereka dituntut mampu memberikan pendampingan, membangun komunikasi yang efektif, serta mengidentifikasi berbagai gejala perilaku berisiko sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
“Guru BK bukan hanya hadir ketika masalah terjadi, tetapi juga berperan penting dalam upaya pencegahan. Melalui pendekatan yang tepat, Guru BK dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter, mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, serta terhindar dari berbagai perilaku berisiko seperti tawuran, perundungan, maupun penyalahgunaan narkoba,” ujar Firman.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendukung penuh berbagai upaya penguatan kapasitas Guru BK, khususnya yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
Sementara itu, Hasbullah Fudhail mengingatkan bahwa berbagai kasus tawuran, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan yang melibatkan anak menunjukkan pentingnya penguatan fungsi sekolah sebagai ruang perlindungan sekaligus pembentukan karakter. Sekolah, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik.
Hasbullah menegaskan bahwa Guru BK perlu dipandang sebagai pendamping, sahabat, dan fasilitator bagi peserta didik, bukan sekadar pihak yang memberikan sanksi atau dianggap sebagai “polisi sekolah”. Guru BK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi persoalan siswa sejak dini, membangun komunikasi yang sehat, serta menjadi penghubung antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan konflik maupun kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Guru BK harus hadir sebagai pendamping yang mampu memahami kondisi peserta didik, membangun kepercayaan, dan membantu mereka menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Melalui pendekatan yang humanis, berbagai perilaku berisiko dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar Hasbullah.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai Disiplin Positif dan Pendekatan Bimbingan Konseling Berbasis HAM yang disampaikan oleh Ipah Saripah, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman terkait aspek hukum dalam pembinaan peserta didik dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dari AKP Tuti Purnati, Kanit I Subdit II Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Barat.
Para narasumber menekankan bahwa setiap bentuk pembinaan di sekolah harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan perlu bersifat dialogis, non-kekerasan, menjaga martabat peserta didik, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta terkait tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari rendahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan siswa, penegakan tata tertib sekolah, hingga penanganan kasus perundungan dan budaya senioritas.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Hasbullah kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat. Ia juga mendorong setiap sekolah memiliki aturan yang jelas, tertulis, dan disepakati bersama agar mampu membangun budaya disiplin yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenham Jawa Barat berharap layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik.
Menutup kegiatan, Hasbullah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak di Jawa Barat.
“Sekolah terbaik bukanlah sekolah yang tanpa masalah, melainkan sekolah yang mampu menyelesaikan masalah tanpa kehilangan kemanusiaannya,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan