GUGAH — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara resmi merampungkan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) Tahun 2026. Forum strategis ini melahirkan sejumlah keputusan penting, mulai dari penataan tata kelola internal organisasi hingga penegasan komitmen mahasiswa Nahdlatul Ulama dalam mengawal stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Mengusung tema “Mengawal Stabilitas Nasional, Meneguhkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Bangsa yang Berdaulat,” BEM PTNU menyoroti stabilitas nasional sebagai aspek multidimensi. Menurut organisasi tersebut, stabilitas tidak sekadar berfokus pada keamanan dan politik, tetapi harus ditopang oleh kepastian hukum, ketahanan sosial, pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama menuju kedaulatan bangsa. BEM PTNU mendorong daya dukung penuh terhadap UMKM, koperasi, ekonomi berbasis pesantren, petani, nelayan, pekerja, hingga lahirnya wirausahawan muda demi memperkuat kapasitas produktif nasional.
Reformasi Internal: Presidium Wajib Mahasiswa Aktif
Di tingkat kelembagaan, MUSPIMNAS 2026 menyepakati pembenahan tata kelola dan regenerasi kepemimpinan. Forum secara tegas menetapkan bahwa Presidium Nasional BEM PTNU ke depan wajib berstatus sebagai mahasiswa aktif. Aturan ini dihadirkan agar kepemimpinan nasional tetap terhubung langsung dengan dinamika akademis dan isu kemahasiswaan di lapangan.
Mekanisme pemilihan Presidium Nasional juga diperkuat melalui pemungutan suara oleh para Koordinator Wilayah (Korwil) BEM PTNU Se-Nusantara demi menjamin representasi dan legitimasi organisasi. Selain itu, MUSPIMNAS merumuskan standar administrasi baru serta landasan hukum (legal standing) untuk pendidikan kader muda NU agar proses kaderisasi berjalan secara akuntabel, terstruktur, dan relevan dengan tantangan zaman.
Mitra Kritis Pemerintah dan Pengawal Khittah NU
Pasca-MUSPIMNAS, BEM PTNU menegaskan posisinya di garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Nahdlatul Ulama dan kehormatan para ulama. Komitmen ini akan dijalankan lewat tradisi intelektual, prinsip tabayyun, serta pengungkapan argumentasi berbasis data dalam koridor konstitusional.
Di arena nasional, BEM PTNU memosisikan diri sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. BEM PTNU siap mengawal berbagai kebijakan publik, mulai dari isu demokrasi, supremasi hukum, ketahanan pangan, isu lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat. Setiap advokasi dan kritik yang dilayangkan dipastikan selalu disertai dengan kajian ilmiah dan tawaran solusi alternatif.
Seluruh hasil MUSPIMNAS 2026 ini akan segera ditindaklanjuti melalui tiga fokus utama: penguatan tata kelola organisasi, transformasi sistem pendidikan kader, serta peningkatkan peran aktif mahasiswa NU dalam menjaga masa depan dan kedaulatan bangsa.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan