BEKASI – Insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam memicu langkah tegas dari pemerintah terhadap penyedia layanan transportasi taksi listrik, Green SM.
Tragedi yang merenggut 15 nyawa dan menyebabkan puluhan korban luka-luka ini bermula dari gangguan teknis sebuah unit taksi Green SM di perlintasan sebidang Jalan Ampera, yang kemudian memicu tabrakan berantai antara KRL dan kereta jarak jauh.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan segera melakukan audit terhadap standar keselamatan operasional perusahaan tersebut.
Berdasarkan kronologi yang dihimpun, kendaraan taksi listrik Green SM tersebut mengalami gangguan tepat di tengah rel saat KRL jurusan Cikarang-Jakarta tengah melaju. Benturan pertama mengakibatkan rangkaian KRL terhenti secara mendadak di jalur utama.
Dalam situasi kritis tersebut, sebuah kereta jarak jauh yang datang dari arah belakang tidak mampu menghindari posisi KRL yang sedang berhenti, sehingga tabrakan hebat pun tidak terelakkan.
Dampak paling parah dilaporkan terjadi pada gerbong khusus wanita, yang menjadi titik jatuhnya mayoritas korban jiwa dalam peristiwa kelam tersebut.
Di tengah proses evakuasi dan investigasi, manajemen Green SM Indonesia merilis pernyataan resmi melalui akun media sosial mereka.
Dalam klarifikasi tersebut, perusahaan menyatakan dukungannya terhadap otoritas terkait namun menekankan bahwa unit kendaraan sedang dalam kondisi tanpa penumpang.
“Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh terhadap insiden yang terjadi dan mendukung proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang. Tidak terdapat penumpang di dalam kendaraan saat kejadian dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum tabrakan terjadi,” tulis manajemen dalam pernyataan tertulisnya.
Namun, respons tersebut justru menuai gelombang kritik dari masyarakat dan warganet. Publik menilai pernyataan Green SM terlalu kaku dan hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tanpa menunjukkan rasa duka atau permohonan maaf kepada keluarga korban meninggal dunia.
Minimnya unsur empati dalam komunikasi krisis ini dianggap mencederai rasa kemanusiaan di tengah duka nasional yang sedang berlangsung.
Hal inilah yang kemudian memperkuat alasan pemerintah untuk memanggil manajemen guna dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut terkait sistem keamanan armada listrik mereka.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa aspek keselamatan operasional menjadi poin utama yang tidak bisa ditawar.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk melihat apakah ada kelalaian prosedur atau kegagalan sistem pada kendaraan listrik tersebut yang berkontribusi pada kemacetan di perlintasan sebidang.
“Perusahaan terkait akan kami evaluasi secara menyeluruh, terutama dari aspek keselamatan operasional,” ujarnya pada Rabu (29/4/2026).
Selain evaluasi dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Perhubungan juga telah menjadwalkan pemanggilan manajemen Green SM untuk menelisik lebih dalam faktor penyebab gangguan kendaraan yang menjadi pemicu awal tragedi berdarah di Bekasi Timur tersebut.***
Tinggalkan Balasan