SUKABUMI – Ratusan kader Penggerak Nahdlatul Ulama (KPNU) dari Kabupaten dan Kota Sukabumi berkumpul dalam suasana hangat silaturahmi dan halal bihalal untuk memperkuat kaderisasi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), meneguhkan semangat nasionalisme, sekaligus menyuarakan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (17/5/2026) itu, menjadi ajang konsolidasi penting bagi kader NU di Kota dan Kabupaten Sukabumi di tengah meningkatnya tantangan sosial dan isu kemanusiaan di masyarakat.
Koordinator KPNU Sukabumi Raya, Daden Sukendar mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Lakpesdam PCNU Kabupaten Sukabumi dan LD-PCNU Kota Sukabumi.
“Ini murni silaturahmi antar kader NU. Sekalian halal bihalal dan konsolidasi untuk menggerakkan kembali kaderisasi Aswaja dan nasionalisme,” kata Daden kepada awak media.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan itu, kader Penggerak NU memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah sekaligus memperkuat komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Daden menegaskan kegiatan itu tidak berkaitan dengan agenda politik praktis maupun persiapan muktamar NU. Ia menyebut aktivitas kader sempat vakum selama tahun politik demi menjaga marwah organisasi agar tidak dikaitkan dengan kepentingan tertentu.
“Kalau pun ada semangat menjaga marwah Nahdlatul Ulama, itu bagian dari tanggung jawab moral kader, bukan konsolidasi politik,” tegasnya.
Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menyoroti persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian publik, salah satunya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.
Daden menyampaikan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam membangun moral generasi bangsa. Karena itu, menurutnya, citra pesantren harus dijaga dari tindakan oknum yang dapat mencoreng nama baik lembaga.
“Pesantren adalah lembaga mulia. Jangan sampai citranya ikut tercoreng oleh ulah oknum yang diduga melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, Komnas Perempuan saat ini terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah, termasuk yang menjadi perhatian masyarakat di Sukabumi.
Menurutnya, menurunnya jumlah santri di sejumlah pesantren tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran orang tua terhadap keamanan lingkungan pendidikan. “KPNU merasa terpanggil untuk mempertahankan marwah pesantren agar tetap menjadi tempat yang aman dan bermartabat,” bebernya.
Daden menekankan, pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai ruang pertama pembentukan karakter. “Kalau keluarga menjadi ruang yang aman, maka masyarakat dan negara juga akan bergerak menuju kondisi nir kekerasan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, Komnas Perempuan terus melakukan pendidikan publik, pemantauan kasus, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Selain menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan kampus, media, hingga dunia usaha untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.
Di sektor industri, ia mendorong adanya pengawasan rutin, pemasangan CCTV, serta penerapan kawasan bebas kekerasan di lingkungan kerja. “Korban kekerasan sering kali takut bicara karena adanya tekanan dan relasi kuasa. Karena itu, semua pihak harus hadir memberi perlindungan dan keberanian bagi korban untuk melapor,” tandasnya.*
Tinggalkan Balasan