Hari Pahlawan selamanya akan mandul jika ia hanya berhenti sebagai ritual kalender: tabur bunga yang kehilangan ruh, hening cipta yang hampa, dan pidato-pidato kepahlawanan yang kering di atas mimbar kekuasaan. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid pada 10 November 2025 lalu bukan sekadar pengesahan administratif negara atas jasa seorang tokoh. Ia adalah cermin buram bagi nurani kebangsaan kita: sejauh mana republik ini masih setia merawat napas kemanusiaan yang ditinggalkannya, atau justru sedang menyaksikannya perlahan mati di tengah jalan.
Sebab, Gus Dur tidak pernah merumuskan Indonesia sebagai sekadar garis batas teritorial di atas peta. Bagi pemikir besar itu, Indonesia adalah sebuah gagasan moral yang agung—sebuah peradaban bersama yang merayakan perbedaan sebagai takdir kodrati, bukan sebagai ancaman yang harus diberangus. Dalam pandangan filosofis Gus Dur, agama, negara, dan hukum pada akhirnya bermuara pada satu titik pusar yang sama: memuliakan manusia. Ketika identitas diseret menjadi alat sekat dan minoritas dipinggirkan atas nama mayoritas yang arogan, Gus Dur selalu hadir sebagai benteng terakhir, mengingatkan bahwa esensi keberagamaan dan kenegaraan runtuh seketika manakala kemanusiaan dikhianati.
Namun, menatap lanskap republik hari ini, kita dipaksa menelan kenyataan yang getir. Praktik politik kita hari ini seolah-olah mengulang kritik lama Gus Dur terhadap Orde Baru: demokrasinya berjalan secara seolah-olah. Seolah-olah ada pemilu, seolah-olah ada partai politik, namun ruh demokrasinya menguap. Demokrasi menyusut menjadi sekadar prosedur mekanis pemilihan kekuasaan yang bising, sementara jiwa terdalamnya—kebebasan nurani, hak untuk hidup merdeka, dan keadilan substantif—tergerus oleh cengkeraman oligarki, patronase, dan konsentrasi kekuasaan yang beradaptasi dengan sistem elektoral.
Ruang publik yang semestinya menjadi taman sari pertukaran akal sehat kini beralih rupa menjadi ruang-ruang sunyi yang penuh ketakutan. Gejala keterasingan ini terbentang telanjang di depan mata, termasuk ketika gelombang protes massa kembali bergemuruh di berbagai daerah—seperti aksi massa di Yogyakarta pada 10 November 2026 untuk menagih keadilan sosial dan mengkritik kebijakan negara. Ketika negara, alih-alih hadir mendengarkan dengan kebijaksanaan, justru merespons suara kritis dan jerit keadilan dengan pendekatan represif, pengerahan kekuatan berlebih, serta pembatasan ruang sipil, maka demokrasi sedang merosot menjadi tirani berwajah modern yang membangkitkan kembali bayang-bayang kelam masa lalu.
Di sinilah dialektika pemikiran Jurgen Habermas, Francis Fukuyama, dan Gus Dur menemukan titik pautnya. Habermas mengingatkan bahwa hukum dan demokrasi mensyaratkan komunikasi rasional di ruang publik agar kekuasaan tetap terkontrol. Fukuyama menegaskan bahwa negara yang sehat memerlukan rule of law serta checks and balances yang efektif agar institusi publik tidak takluk oleh konsentrasi modal dan loyalitas personal. Namun, tanpa pilar pemikiran Gus Dur, institusi dan prosedur itu berisiko kehilangan kompas moralnya. Gus Dur menegaskan bahwa demokrasi bukan cuma soal merdeka bersuara atau sekadar prosedur memilih pemimpin, melainkan keberanian etis untuk membiarkan yang lain hidup, berbeda, dan meyakini jalannya sendiri tanpa dihantui ancaman fisik maupun psikologis. Negara yang adil diukur dari seberapa besar empatinya melindungi mereka yang paling rentan dan tersisih dari arus utama kekuasaan.
Maka, momentum Hari Pahlawan menuntut sebuah pertanggungjawaban eksistensial. Sudah saatnya para pemegang tampuk kekuasaan dan kita semua menengok kembali ke dalam, merenungkan nurani kemanusiaan yang pernah diajarkan Sang Guru Bangsa. Kekerasan dan pendekatan represif tidak pernah melahirkan peradaban; ia hanya melahirkan ketundukan semu yang menyimpan dendam sejarah.
Merawat Indonesia tidak akan pernah selesai hanya dengan menghafal biografi para pahlawan di ruang kelas. Merawat Indonesia adalah laku batin yang menuntut keberanian warga, akademisi, dan kekuatan masyarakat sipil untuk menegakkan kembali batas-batas konstitusional kekuasaan. Di titik inilah kita menagih kembali warisan Gus Dur: memulihkan jiwa republik yang hampir hilang, demi merawat kemanusiaan itu sendiri.
Karena itu, mengenang Gus Dur tidak cukup dengan mengulang kutipan-kutipannya. Warisannya justru diuji setelah perayaan selesai: ketika kekuasaan harus dikritik, ketika hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika kelompok berbeda membutuhkan perlindungan, dan ketika demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan.
Gus Dur telah lama pergi. Tetapi pertanyaan yang ia tinggalkan tetap hidup: Untuk siapa sebenarnya kekuasaan dijalankan? Sebab demokrasi tidak selalu kehilangan dirinya ketika pemilu ditiadakan. Demokrasi juga dapat kehilangan ruh ketika pemilu tetap berlangsung, tetapi kekuasaan semakin sulit dibatasi.
Dan masa depan Indonesia akan ditentukan oleh pilihan kita: membiarkan demokrasi sekadar menjadi prosedur, atau menjadikannya kebudayaan politik yang menjaga kebebasan, hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
Oleh : Akhmad Rifai
Favoritkan
Tinggalkan Balasan