Efisiensi Makan Bergizi Gratis: Anggaran Cair Rp55 T, Diklaim Dongkrak Ekonomi RI

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tengah memperketat pengawasan agar belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih cermat dan efisien. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas nasional tersebut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat telah mencapai Rp55,34 triliun. Angka ini setara dengan 16,5 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2026 yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Hari Ini Minggu 3 Mei 2026, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Sambaran Petir

“Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien dengan mencermati kebutuhan yang tepat,” ujar Menkeu Purbaya, Selasa (5/5/2026).

Menariknya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa program MBG menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I 2026. Kontribusi program ini terlihat nyata pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melalui pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Baca Juga:  Respons Dinamika Global, Sarbumusi Layangkan 8 Tuntutan Strategis di Momentum May Day 2026

Aktivitas konstruksi fisik dapur umum hingga penyediaan peralatan pendukung SPPG dikategorikan sebagai belanja modal yang memicu investasi pemerintah dan swasta. Secara total, PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 28,29 persen.

“Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Baca Juga:  Gelar Perkara di Bareskrim, Kasus Perusakan Lahan Warga Diminta Naik ke Penyidikan

Meskipun angka pertumbuhan terlihat impresif, pemerintah tetap dituntut kritis dalam memantau kebocoran anggaran di lapangan, mengingat besarnya dana yang dikelola dalam satu tahun anggaran.***

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *