PURWAKARTA – Langkah Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang melayangkan tuntutan terhadap Bupati terkait dugaan kerugian hingga Rp35 miliar menuai sorotan dari aktivis sosial Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, S.IP.
Ia menilai persoalan tersebut harus dikritisi secara terbuka karena menyangkut kegaduhan besar yang sudah terlanjur dilempar ke ruang publik tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
Menurut Bagas, publik hingga hari ini masih dibuat bertanya-tanya mengenai dasar klaim kerugian Rp35 miliar tersebut. Ia menilai, angka fantastis yang diumbar ke publik justru menimbulkan spekulasi liar karena tidak dijelaskan secara terang apakah menyangkut kerugian negara, anggaran daerah, proyek pemerintahan, atau justru hanya persoalan hubungan dan kepentingan pribadi.
“Ini yang harus dibuka secara terang. Kerugian Rp35 miliar itu sebenarnya dana apa? Sumbernya dari mana? Bentuk kerugiannya seperti apa? Karena masyarakat jangan digiring seolah-olah ada skandal besar, padahal substansinya sendiri belum jelas,” kata Bagas, Jumat (15/5/2026).
Ia menilai langkah Abang Ijo Hapidin membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sambil membangun opini di ruang publik justru memperlihatkan kegagalan seorang pejabat dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan etika politik.
“Kalau seorang Wakil Bupati justru menjadi pihak yang membuka panggung konflik terhadap Bupati sendiri, tentu ini bukan lagi sekadar persoalan hukum. Ini sudah menjadi dagelan politik yang mencoreng marwah pemerintahan daerah,” ujarnya.
Bagas menyebut masyarakat Purwakarta hari ini tidak membutuhkan pertunjukan konflik elite yang saling serang di depan publik. Menurutnya, rakyat lebih membutuhkan pemimpin yang fokus bekerja menyelesaikan persoalan daerah dibanding sibuk memainkan drama politik dan konflik personal.
“Rakyat sedang menghadapi persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan kebutuhan hidup yang makin berat. Tapi yang dipertontonkan malah perang terbuka antar pejabat daerah. Sangat wajar kalau masyarakat akhirnya kecewa,” katanya.
Lebih jauh, Bagas mempertanyakan urgensi membawa persoalan tersebut secara terbuka apabila memang berkaitan dengan urusan pribadi atau relasi personal antarpihak.
“Kalau memang ini ranah pribadi, kenapa harus dibawa menjadi konsumsi publik? Kenapa harus digiring seolah menjadi persoalan besar daerah? Jangan sampai jabatan dipakai untuk membangun tekanan opini dan simpati publik,” sindirnya.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi Wakil Bupati seharusnya menjadi simbol keteduhan dan stabilitas pemerintahan, bukan justru menjadi pusat kegaduhan yang memancing polemik berkepanjangan.
“Seorang pejabat publik harus sadar setiap pernyataannya punya dampak sosial. Ketika konflik dibuka ke publik tanpa kejelasan yang utuh, yang lahir bukan edukasi hukum, tapi kegaduhan dan distrust masyarakat terhadap pemerintahannya sendiri,” kata Bagas.*
Tinggalkan Balasan