Pada hari Selasa, 20 Oktober 2026, enam aktivis Greenpeace memanjat monumen “Patung Selamat Datang” di Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat. Dari ketinggian itu, mereka membentangkan spanduk besar. Pesan tersebut ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang pada hari itu memperingati dua tahun masa jabatan mereka. Greenpeace mendesak pemerintah untuk menangani krisis iklim dengan lebih serius dan mengatasi kenaikan biaya hidup di Indonesia.
Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa berwarna kuning dari puncak monumen. Spanduk pertama bertuliskan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka. Spanduk kedua bertuliskan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, menghadap ke selatan. Dengan cara ini, satu pesan ditujukan langsung ke pusat kekuasaan, sementara pesan lainnya terlihat oleh para pejalan kaki di jantung ibu kota.
Tindakan berani ini lebih dari sekadar aksi protes di jalanan. Hal ini menjadi peringatan bagi para pemimpin yang lamban dalam menangani masalah-masalah nyata, seperti banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap berkepanjangan, serta cuaca ekstrem yang mengancam nyawa masyarakat. Greenpeace menekankan bahwa aksi protes ini berlangsung secara damai dan tanpa kekerasan.
Krisis Iklim Menggerus Dompet Rakyat
Dampak krisis iklim tidak hanya sebatas kerusakan lingkungan. Daya beli dan pendapatan masyarakat juga semakin terkikis, terutama bagi para pekerja yang rentan secara ekonomi, seperti nelayan, pengemudi ojek online, dan pekerja lepas. Bencana ekologis dan cuaca ekstrem mengancam keselamatan dan kesehatan, mengganggu mata pencaharian, mengurangi pendapatan, serta memicu kenaikan harga pangan.
Greenpeace juga berpendapat bahwa janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum menanggapi dampak krisis iklim. Menurut temuan penelitian mereka, kebijakan-kebijakan yang ada belum memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut.
Rakyat Bertahan Sendiri
Laporan Greenpeace yang berjudul “Besok Harga Naik” memperlihatkan bagaimana masyarakat berusaha bertahan di tengah tekanan ekonomi dan krisis iklim:
- 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial dan berhemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.
- 38,78% responden menanam kebutuhan pokok di rumah dan menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan.
- 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru dan menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.
- 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, dengan hasil Rp5.000–Rp500.000 per bulan.
Angka-angka ini menunjukkan ketangguhan masyarakat dalam merespons tekanan ekonomi dan krisis iklim ini. Namun, ia juga menunjukkan hal lain, seperti beban beradaptasi dengan krisis kian banyak dipikul rumah tangga, bukan negara. Beban itu bertambah berat ketika bencana datang. Warga yang terdampak harus menanggung pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara kesehatan dan akses pendidikan anak-anak mereka ikut terancam.
Di sisi lain, Greenpeace menilai pemerintah justru memprioritaskan anggaran pada program yang menambah beban rakyat. Salah satunya Makan Bergizi Gratis, yang disebut turut mendorong inflasi harga pangan. Di saat yang sama, anggaran bantuan bencana justru dipotong tepat ketika Indonesia dilanda serangkaian bencana. Sekali lagi, rakyat harus menanggung beban itu sendirian.
Kekuasaan dalam Kacamata Hannah Arendt
Kritik yang dilontarkan Greenpeace ini dapat dipahami melalui gagasan-gagasan filsuf Hannah Arendt. Dalam The Human Condition dan On Violence, Arendt membedakan “kekuasaan atau power” dari kekerasan atau dominasi. Bagi Arendt, kekuasaan sejati tidak muncul dari jabatan, aturan, atau kemampuan untuk memaksa. Kekuasaan muncul ketika rakyat bertindak secara bersatu dan memberikan amanat kepada para pemimpin mereka. Kekuasaan hanya bertahan selama kekuasaan tersebut dijalankan secara selaras dengan rakyat.
Berdasarkan logika ini, pertanyaan pada spanduk Greenpeace, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, sebenarnya menguji legitimasi pemerintah. Jika pemerintah menutup telinga, lambat merespons bencana, dan memangkas anggaran untuk perlindungan warga, kekuasaan tak lebih dari sekadar ego kekuasaan yang masih dipegang, tetapi tak lagi didasarkan pada kepercayaan rakyat.
Arendt juga menekankan pentingnya ranah publik, sebuah ruang di mana warga dapat tampil dan menyuarakan pendapat mereka. Aksi protes yang dilakukan oleh enam aktivis di Bundaran HI, jantung ruang publik ibu kota, merupakan contoh yang jelas. Ketika saluran-saluran lain tampak tertutup, ruang publik menjadi tempat di mana rakyat menuntut pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan.
Aksi protes di Bundaran HI merupakan peringatan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mempermalukan. Aksi tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan ada untuk melayani dan melindungi rakyat, bukan untuk memuaskan ego pribadi. Dua tahun masa jabatan sudah cukup untuk kembali mempertanyakan: Apakah kebijakan saat ini benar-benar meringankan beban rakyat, ataukah justru menambah beban tersebut?
Oleh: Yuke Ramadhani – Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan