Mahasiswa Soroti Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Respons Pemerintah pada Aksi Sumpah Pemuda di Purwakarta

|

GUGAH — Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Purwakarta diwarnai aksi mimbar bebas yang digelar sejumlah organisasi mahasiswa, Rabu (28/10/2026). Mahasiswa dari Politeknik Enjinering Indorama, STT Wastukancana, Fakultas Teknik Universitas Islam Muttaqien (Unismu), STIE Wikara, STAI Muhajirin, Politeknik Bakti Husada (Polbab) dan Universitas Kartamulia menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan daerah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti terbatasnya ruang kreatif bagi anak muda, sempitnya kesempatan kerja, serta belum selarasnya pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Mereka menilai peringatan Sumpah Pemuda tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum menyuarakan aspirasi dan mengawal kebijakan publik.

Baca Juga:  Tiga Pejabat Eselon II Pemkab Purwakarta Dilantik, Penguatan SDM dan Pelayanan Jadi Fokus

Sejumlah data turut menjadi latar belakang tuntutan tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purwakarta pada 2024 mencapai 7,34 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat sebesar 6,75 persen. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Purwakarta pada 2025 tercatat 8,37 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 12,51 tahun. Secara nasional, TPT pada Agustus 2025 berada di angka 4,85 persen.

Mahasiswa juga menyinggung sejumlah isu nasional, mulai dari pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi target penciptaan 19 juta lapangan kerja, hingga pentingnya integritas penyelenggara negara. Mereka meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan penjelasan atas berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik.

Baca Juga:  Herry Dermawan Beri Bantuan Rehab Rumah Seorang Nenek di Ciamis

Sorotan lain muncul karena tidak adanya perwakilan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menemui peserta aksi. Kondisi itu dinilai mencerminkan minimnya ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

“Sangat disayangkan pihak pemerintah tidak menemui massa aksi, seolah diam ketika aspirasi disampaikan. Seharusnya ketika bupati tidak ada, wakil bupati atau sekretaris daerah dapat menemui massa aksi, bukan justru menghindar,” ujar perwakilan mahasiswa, Adid.

Baca Juga:  Abu Anak Krakatau Mulai Terasa di Purwakarta, Pemkab Siagakan Layanan Publik

Mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka ruang dialog bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Purwakarta dan organisasi kemahasiswaan untuk membahas persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah. Menurut mereka, forum tersebut perlu menghasilkan langkah konkret yang dapat dipantau bersama.

Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian orasi secara bergantian. Bagi para peserta, momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa partisipasi generasi muda tidak berhenti pada peringatan sejarah, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam mengawal kebijakan yang berdampak pada masyarakat.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran