Pada 17 Oktober 2026, ratusan ribu orang turun ke jalan di Prancis. Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 550.000 peserta, sedangkan serikat pekerja CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang. Sepekan kemudian, demonstrasi kembali berlangsung dengan 410.000 peserta menurut pemerintah dan sekitar 800.000 menurut CGT. Di tengah aksi tersebut, bentrokan dan penjarahan terjadi di sejumlah kota. Balai kota Limoges bahkan terbakar pada 17 Oktober. Laporan Le Monde mengenai demonstrasi dan pernyataan resmi kota Limoges mengonfirmasi peristiwa tersebut.
Gerakan ini bermula dari protes pelajar terhadap kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu penuh, dan kondisi sekolah yang buruk. Namun, tuntutannya kemudian meluas menjadi persoalan biaya hidup, kualitas pelayanan publik, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan penting yakni, mengapa rakyat merasa perlu turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutannya? Apakah demonstrasi merupakan ancaman bagi demokrasi, atau justru tanda bahwa ada sesuatu dalam sistem politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pemikiran politik Barat menawarkan cara untuk memahami persoalan ini. Melalui gagasan Niccolò Machiavelli, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, kita dapat melihat bahwa masalah Prancis bukan hanya soal menjaga ketertiban, tetapi juga soal bagaimana negara mendengarkan rakyatnya.
Konflik Tidak Selalu Merusak Negara
Dalam Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli menjelaskan bahwa pertentangan antara rakyat dan kaum elite di Republik Romawi tidak selalu membawa kehancuran. Konflik tersebut justru dapat menghasilkan hukum yang melindungi kebebasan rakyat. Baginya, sebuah republik tidak harus menghilangkan semua pertentangan. Yang penting adalah bagaimana pertentangan itu disalurkan.
Pemikiran ini berbeda dari anggapan bahwa demonstrasi selalu menjadi tanda kegagalan negara. Ketika rakyat memprotes kebijakan pemerintah, mereka sedang menunjukkan bahwa ada kepentingan yang belum terakomodasi. Kritik dan demonstrasi dapat mendorong penguasa memperbaiki kebijakannya. Dalam pengertian ini, keributan politik tidak selalu menjadi musuh demokrasi.
Namun, Machiavelli juga membantu kita membedakan konflik yang berguna dari kekerasan yang merusak. Menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan politik, sedangkan membakar balai kota dan menjarah toko bukanlah cara yang dapat dibenarkan hanya karena pelakunya mengaku memperjuangkan rakyat.
Masalahnya, negara juga harus menyediakan saluran yang benar-benar berfungsi. Jika tuntutan masyarakat terus disampaikan tetapi tidak menghasilkan perubahan, ketidakpuasan dapat semakin besar. Jalanan akhirnya menjadi tempat untuk menekan pemerintah ketika saluran politik yang tersedia dianggap tidak lagi memadai.
Pelajaran dari Machiavelli adalah pemerintah tidak harus takut terhadap semua bentuk konflik. Sebaliknya, pemerintah perlu mengelolanya agar perbedaan pendapat menghasilkan perbaikan, bukan perpecahan.
Kekuasaan Adalah Amanat, Bukan Hak Tanpa Batas
John Locke memandang pemerintah sebagai pemegang amanat dari rakyat. Kekuasaan tidak diberikan agar penguasa bebas bertindak sesuka hati, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan mereka.
Dari sudut pandang ini, pemerintah Prancis memang memiliki kewajiban untuk menghentikan penjarahan, melindungi fasilitas umum, dan menjaga keselamatan warga. Kebebasan berpendapat tidak berarti seseorang boleh merusak barang milik orang lain atau menyerang aparat. Negara yang tidak mampu melindungi masyarakat juga gagal menjalankan tugasnya.
Namun, kewajiban menjaga ketertiban bukanlah alasan untuk membatasi kebebasan secara berlebihan. Pembatasan demonstrasi harus memiliki alasan yang jelas dan sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Negara juga perlu membedakan peserta aksi damai dari orang-orang yang melakukan kekerasan.
Persoalan ini menjadi semakin serius ketika aparat justru diduga melanggar hak warga yang seharusnya mereka lindungi. Pada 28 September 2026, seorang pelajar berusia 14 tahun bernama Eden mengalami patah rahang dan kehilangan banyak gigi setelah terkena tembakan granat gas air mata di dekat sekolahnya. Polisi yang melepaskan tembakan tersebut kemudian menjalani proses hukum atas dugaan kekerasan yang mengakibatkan mutilasi atau cacat permanen. Proses hukum itu tentu belum dengan sendirinya berarti bahwa pengadilan telah menjatuhkan putusan bersalah. Namun, kasus tersebut memperlihatkan mengapa penggunaan kekuatan oleh aparat harus diawasi secara serius.
Bagi Locke, pemerintah membutuhkan kepercayaan masyarakat agar kekuasaannya tetap memiliki legitimasi. Ketika negara menggunakan kekuasaan secara tidak proporsional, kepercayaan itu dapat melemah. Sebaliknya, ketika pemerintah melindungi hak warga sekaligus menindak pelaku kekerasan berdasarkan hukum, negara menunjukkan bahwa kebebasan dan ketertiban dapat berjalan bersama.
Artinya, persoalan Prancis tidak dapat diselesaikan hanya dengan menangkap pelaku kerusuhan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kekuasaannya dijalankan secara adil dan bahwa keluhan masyarakat benar-benar ditanggapi.
Apakah Rakyat Benar-Benar Didengar?
Jean-Jacques Rousseau menawarkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu siapa sebenarnya yang memegang kedaulatan dalam sebuah negara?
Dalam Du Contrat Social, Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan berada pada rakyat dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada wakil-wakilnya. Pemilihan umum memang penting, tetapi terpilihnya seorang pemimpin tidak berarti bahwa seluruh kebijakannya otomatis mencerminkan kehendak rakyat.
Pemikiran ini relevan ketika kita melihat demonstrasi di Prancis. Masyarakat dapat mengikuti pemilu dan memiliki wakil di parlemen, tetapi tetap merasa bahwa persoalan sehari-hari mereka tidak memperoleh jawaban. Ketika tuntutan mengenai sekolah, biaya hidup, dan pelayanan publik tidak membawa perubahan yang dirasakan, muncul pertanyaan apakah mekanisme perwakilan masih mampu menyampaikan kehendak masyarakat.
Di sinilah jalanan memperoleh makna politik. Demonstrasi menjadi ruang bagi warga untuk menunjukkan ketidakpuasan secara langsung. Mereka tidak hanya meminta perubahan kebijakan, tetapi juga menuntut agar pemerintah menganggap keluhan mereka sebagai persoalan yang serius.
Meskipun demikian, Rousseau tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap tindakan yang mengatasnamakan rakyat. Banyaknya orang yang turun ke jalan tidak otomatis membuat seluruh tuntutan mereka benar. Demikian pula, kelompok kecil yang melakukan kekerasan tidak berhak mengklaim bahwa tindakannya mewakili kehendak seluruh masyarakat. Kehendak umum tidak sama dengan keinginan kelompok yang paling keras atau paling berani menggunakan kekuatan.
Karena itu, tantangan bagi pemerintah adalah mengubah tuntutan masyarakat menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Pada 26 Oktober, pemerintah Prancis mengumumkan sejumlah rencana untuk merespons protes pelajar. Di antaranya adalah penambahan 15.000 tempat penerimaan mahasiswa pada 2027–2028 dan reformasi Parcoursup, sistem penerimaan mahasiswa yang menjadi sasaran kritik pelajar. Rencana tersebut merupakan langkah awal, tetapi hasilnya masih bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan keputusan anggaran.
Pengumuman kebijakan saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Masyarakat perlu melihat apakah janji tersebut benar-benar dilaksanakan dan apakah perubahan yang dijanjikan mampu menjawab persoalan mereka.
Jalanan Bukan Pengganti Parlemen
Demonstrasi di Prancis memperlihatkan dua persoalan yang harus dihadapi secara bersamaan. Negara memang perlu melindungi warga dan menindak kekerasan. Namun, ketertiban saja tidak menjamin bahwa masyarakat merasa didengar atau percaya kepada pemerintahnya.
Machiavelli mengingatkan bahwa konflik dapat memperkuat republik jika disalurkan melalui mekanisme yang tepat. Locke menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batas dan harus dijalankan untuk melindungi hak rakyat. Rousseau mengingatkan bahwa kedaulatan tidak boleh berhenti pada proses pemilihan wakil, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ketiganya membawa kita pada kesimpulan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memulihkan ketenangan di jalanan. Pemerintah juga harus memperbaiki hubungan antara negara dan warga.
Di sisi lain, masyarakat perlu menjaga agar perjuangan politik tidak berubah menjadi perusakan fasilitas umum atau kekerasan terhadap sesama warga. Sebab, tindakan semacam itu justru dapat merusak tujuan yang ingin diperjuangkan dan melemahkan dukungan terhadap tuntutan yang sah.
Jalanan seharusnya menjadi tempat bagi rakyat untuk mengingatkan pemerintah, bukan pengganti permanen bagi parlemen. Agar demonstrasi tidak terus berulang sebagai bentuk kekecewaan, lembaga politik harus kembali berfungsi sebagai tempat tuntutan masyarakat didengar, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah demokrasi tidak hanya terlihat dari kemampuannya menjaga ketertiban, tetapi juga dari kemampuannya membuat rakyat percaya bahwa suara mereka berarti.
Oleh: Muhammad Farghali – Penulis adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta
Favoritkan
Tinggalkan Balasan